Mataram (NTBSatu) – Utang Pemprov NTB saat kepemimpinan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), menjadi perdebatan saat debat perdana Pilgub NTB 2024 beberapa waktu lalu.
Pada saat itu, Calon Gubernur, Lalu Muhamad Iqbal mendapat kesempatan bertanya kepada Calon Gubernur, Sitti Rohmi Djalilah. Pertanyaannya, menyinggung soal utang Pemprov NTB senilai Rp1,3 triliun. Dan lebih dari Rp500 miliar utang kontraktual.
Mengenai sisa utang tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi menjelaskan, pihaknya tetap akan melunasinya. Khusus utang jangka panjang seperti utang kepada Sarana Multi Infrastruktur (SMI), pembayarannya secara bertahap.
“Pembayaran utang kepada SMI itu kan ada timeline-nya, ada skemanya,” kata Gita Ariadi, Senin, 28 Oktober 2024.
Menyinggung soal sisa utang jangka panjang tersebut, Gita mengaku tidak mengetahuinya. “Lupa saya berapa sisanya,” ujarnya.
Senada, Asisten III Setda NTB, Wirawan Ahmad juga menyampaikan hal yang sama. Katanya, sisa utang kepada PT SMI akan tetap pihaknya bayarkan setiap tahunnya. Berdasarkan timeline dan skema yang sudah disepakati.
“Intinya SMI itu tidak ada masalah, tiap tahun itu dipotong otomatis, pokoknya, bunganya, itu kita bayar,” jelas Wirawan.
Sementara utang jangka pendek kepada rekanan, ujar Wirawan, masih tersisa Rp315 juta. Ia menegaskan, keberadaan sisa utang tersebut bukan karena Pemprov tak mampu bayar. Melainkan, terkendala masalah administrasi.
“Utang jangka pendek tersisa Rp315 juta, bukan karena kita tidak punya kemampuan bayar. Tapi, karena administrasi, belum diajukan dari OPD-nya (Disnakeswan, red),” pungkasnya.
Perdebatan Soal Utang
Sebelumnya, Iqbal melemparkan pertanyaan soal utang tersebut kepada Rohmi.
“Bagaimana ceritanya, kok ada utang pemerintah sampai Rp1,3 triliun dan lebih dari Rp500 miliar utang kontraktual,” tanya Iqbal kepada paslon nomor urut 1.
Menurut Iqbal, pertanyaan tersebut penting untuk ditanyakan dan mendapat penjelasan, karena sangat relavan dengan tema debat.
Di sisi lain, hal itu menjadi pelajaran ke depan, agar bisa melakukan perencanaan dengan baik dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Sehingga, tidak menimbulkan beban jangka panjang bagi pemerintah.
“Karena ini akan semakin mempersempit fiskal kita untuk melakukan pembangunan di segala bidang,” kata Iqbal.
Pertanyaan Iqbal tersebut, langsung mendapat jawaban dari paslon nomor urut 1. Rohmi menjelaskan, di awal-awal masa kepemimpinannya bersama Bang Zul terjadi musibah gempa. Kemudian, tahun kedua diterpa wabah Covid-19.
“Dua tahun itu dalam kondisi bencana. Namun tidak menutup kemungkinan ada hal krusial lain, sehingga menyebabkan utang membengkak,” jelas Rohmi.
Di samping itu, Rohmi mengakui tidak sepenuhnya mengetahui persoalan utang tersebut. Pasalnya, sebagai wakil gubernur hal itu bukan wewenangnya.
“Kalau masalah anggaran tentunya bukan wewenang saya sebagai wakil gubernur. Tapi, 100 persen kita tidak bisa mempermasalahkan soal utang,” bebernya.
Sementara itu, Bang Zul turut mengomentari soal utang tersebut. Katanya, utang tersebut utang untuk keperluan projek strategis, seperti perbaikan jalan raya, rumah sakit dan sebagainya.
“Jadi ini bukan utang biasa, Pak Iqbal mungkin kurang paham soal ini,” pungkasnya. (*)
