Politik

Ketua DPC Gerindra Lombok Barat dan Lombok Utara Diambil Alih Farin dan Sudirsah

Mataram (NTBSatu) – Konstelasi politik internal Gerindra dinamis dampak Pilkada. Terjadi perubahan komposisi pimpinan, khususnya di Lombok Barat dan Lombok Utara.

Jabatan Ketua DPC Gerindra KLU, Danny Karter Febrianto diambil alih Sudirsah Sujanto. Sudirsah saat ini menjabat Ketua OKK DPD Gerindra NTB. Sementara Lombok Barat, Nauvar Furqoni Farinduan mengambil alihnya. Jabatan sebelumnya, Hj. Nurhidayah.

“Sesuai keputusan DPP, saya menjabat di Lombok Barat dan Pak Sudirsah di Lombok Utara,” kata Sekretaris Gerindra NTB, Nauvar Furqoni Farinduan usai menghadiri penyerahan SK B1KWK kepada 11 calon kepala daerah di NTB, hotel Lombok Raya, Minggu 25 Agustus 2024.

Informasi yang ia peroleh, Nurhidayah sudah mengantongi KTA Demokrat. “Sehingga sesuai arahan DPP saya ambil alih. Artinya, saya sebagai Sekretaris DPD Gerindra NTB sekaligus sebagai Ketua DPC Lombok Barat,” ujarnya.

Begitu juga di Lombok Utara, SK Ketua DPC dirangkap Sudirsah. “Ini SK definitif yang kami terima. Tapi masa tugasnya sampai dengan Pilkada selesai,” ujar putra mantan Bupati Lombok Barat Zaini Arony ini.

IKLAN

Informasi yang NTBSatu peroleh, perubahan komposisi pimpinan ini tidak lepas dari konstelasi politik di dua daerah. Danny Karter Febrianto yang sempat memegang surat tugas dari Gerindra untuk maju Pilkada KLU, tetap maju ikut kontestasi, meski SK diserahkan ke Najmul Akhyar-Kusmalahadi.

Sementara Nurhidayah, tetap maju Pilkada Lombok Barat melalui Demokrat dan koalisi partai lainnya.

Namun soal perubahan konstelasi itu enggan Wakil Ketua DPRD NTB itu komentari. Intinya, sebagai pengurus, ia menjalankan keputusan partai.

“Pasca keputusan B1KWK ini, kami tidak ingin masuk ke ruang pembahasan ini. Keputusan ini sudah melalui proses, sudah melalui pertimbangan paripurna,” ujar Farin.

Penjelasan ini sekaligus menanggapi penetapan B1KWK Lombok Utara kepada Najmul dan berlabuh ke Farin untuk Lombok Barat.

Perubahan dan pergeseran pengurus di Gerindra menurutnya hal yang biasa. DPP bisa mengganti pengurus kapan saja. Pada intinya, setelah keputusan B1KWK, semua harus tegak lurus pada keputusan kandidat yang pihaknya usung. (*)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button