Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB masih menolak untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2024 sebesar Rp231 miliar. Dalam hal ini Pemprov NTB meminta kepada Pemerintah Pusat untuk menanggungnya.
Bukan tanpa sebab, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi bahwa pada pelaksanaan sebelumnya, Pemprov NTB tidak berkewajiban membayar hosting fee tersebut kepada Dorna, selaku pemegang lisensi MotoGP.
Sejak awal, kata Gita, antara Pemerintah Pusat dan Pemda memiliki peran masing-masing dalam penyelenggaraan MotoGP.
“Hosting fee itu bagian dari Kemenparekraf, sementara Pemda fokus pada hospitality,” kata Gita Ariadi, Selasa, 10 September 2024.
Keluarkan Anggaran Banyak Sebelumnya
Mantan Pj. Gubernur NTB itu mengaku, dalam mendukung pelaksanaan MotoGP sebelumnya, pihaknya juga mengeluarkan anggaran besar.
Bahkan, sampai rela meminjam Rp500 miliar untuk meningkatkan fasilitas rumah sakit sebagai sarana pendukung pelaksanaan event internasional tersebut.
“Jadi bukan kita menolak tapi skenarionya dulu seperti itu. Daerah selama ini sudah mempersiapkan hospitality. Rumah Sakit kita siapkan, kita mempersiapkan kebersihan dan lain sebagainya,” jelas Gita.
Gita berharap, agar Pemerintah Pusat bisa menyelesaikan permasalahan ini. Perihal tidak bisa membayar lantaran terdapat temuan BPK, bukan menjadi alasan untuk mewajibkan pemda menyelesaikannya.
“Daerah dan pusat sama-sama entitas pemerintahan, jika kementerian tidak bisa bayar karena temuan BPK, kemudian mengopernya ke daerah apakah boleh? sama tidak boleh juga,” jelasnya.
Menurut Gita, persoalan pembayaran ini hanya masalah teknis. Pasalnya, anggaran untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2023 bersumber dari anggaran promosi Wonderful Indonesia di Kemenparekraf.
“Dana promosi itu serahkan saja ke MGPA, nanti dia yang bayar mau lewat dari mana yang penting Dorna taunya uang, kalau ada mekanisme salah tinggal perbaiki,” ungkapnya.
Jika memaksakan Pemprov untuk membayarnya di tengah jalan seperti ini, Gita menegaskan, pihaknya tidak bisa. Sebab, setiap rupiah yang dianggarkan sudah ada mekanisme penyusunan anggarannya dan melalui proses politik bersama DPRD.
“Khusus 2024 beban nasional sangat banyak, seperti Pileg, Pilkada, PON kemudian pra kondisi pasca-pileg, kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi. Ini uang semua, sementara dana dari pusat dana DAU sudah diarahkan,” pungkasnya. (*)
