Mataram (NTBSatu) – Sebanyak 99,66 persen warga NTB sudah terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Jumlah tersebut berdasarkan catatan data kepesertaan hingga pertengahan tahun 2024.
“Ada 5,6 juta warga NTB yang sudah tercover BPJS Kesehatan. Angka ini dari total keseluruhannya 5,619 juta,” ujar Kepala BPJS Cabang Mataram, Agung Utama Muchlis pada NTBSatu, Rabu, 10 Juli 2024.
Agung mengatakan, terkait dengan warga yang belum terdaftar BPJS Kesehatan, pihaknya telah menyiapkan Program PESIAR. Program ini merupakan kegiatan pemasaran sosial terencana dalam rangka rekrutmen peserta. Sekaligus meningkatkan keaktifan peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).
Program ini bekerja sama dengan pihak ketiga bernama Agen PESIAR. Tugasnya sesuai rekomendasi perangkat daerah setempat.
“Jadi, masyarakat tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan administrasi Program JKN,” ungkapnya.
Selain itu, Provinsi NTB juga sudah mencapai target UHC. Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan Nasional dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas komitmen dan tercapainya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Dengan capaian tersebut, masyarakat yang sakit namun belum terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan dapat langsung menerima layanan di Fasilitas Kesehatan terdekat, hanya dengan melampirkan KTP saja,” tandasnya.
Cakupan BPJS di NTB Melampui Target Nasional
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan bahwa cakupan BPJS Provinsi NTB sebesar 99,6 persen di atas target nasional yaitu 95 persen.
Untuk mendukung capaian tersebut Pemerintah Provinsi NTB tengah berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di NTB dengan penguatan SDM dan usulan penambahan jumlah fasilitas kesehatan hingga tahun 2028 khususnya di Pulau Sumbawa.
Tantangan yang masih harus di hadapi oleh Pemerintah Provinsi NTB, mulai dari sisi kepesertaan, anggaran dan validitas data.
Dari capaian tersebut yang aktif hanya mencapai 78 persen. Artinya masih terdapat 20 persen, di antaranya tidak aktif dan tidak bisa mengakses layanan kesehatan.
“Peserta aktif di NTB setidaknya dapat mencapai 85 persen dari total capain UHC yang dicapai,” imbuhnya.
Tantangan kedua terkait anggaran. Bagaimana pemerintah daerah dapat menganggarkan secara rutin untuk mengcover BPJS Kesehatan.
Tantangan lainnya adalah validitas data. Masih ditemukan data peserta yang tidak valid.
“Contohnya, dari data yang ada peserta tersebut merupakan peserta aktif. Namun ternyata yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Untuk itu validitas data harus mendapatkan jaminan dari Pemerintah Daerah,” pungkasnya.
