Mataram (NTBSatu) – Terungkapnya sejumlah oknum ASN yang datang dalam acara deklarasi Zul-Uhel di Lombok Tengah pada Sabtu, 8 Juni 2024, mendapat respons dari Pemprov NTB.
Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi besikap atas kabar tersebut. Langkah Gita, mengawali dengan menelusuri nama-nama yang hadir di acara deklarasi itu.
Hanya saja, ia mengaku belum dapat laporan soal ASN yang datang ke acara deklarasi Zul-Uhel. Namun sepenuhnya, ia menyerahkan pada mekanisme di Bawaslu Lombok Tengah.
“Bila sudah ada dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Lombok Tengah, maka mereka sudah bekerja dengan tugas dan fungsinya,” ungkap Gita, Senin, 10 Juni 2024 saat ditemui di Kantor DPRD NTB.
Ditanya apakah ada sanksi untuk oknum ASN yang datang ke acara deklarasi Zul-Uhel, Gita hendak mencari bukti dan data pendukung terlebih dahulu.
Apakah ada tindak lanjut ke depannya, ia mesti melihat tingkat urgensi permasalahan itu terlebih dahulu.
Soal adanya dugaan ASN tidak netral yang dilayangkan Bawaslu, Gita meyakini lembaga itu sudah bekerja dengan baik.
Terkait dinamika politik saat ini, Gita berpendapat bahwa Pilkada serentak adalah hal yang baru untuk Indonesia. Maka, pemerintah harus belajar memahami politik secara tekstual dan kontekstual.
“Pilkada serentak dapat membantu ASN pendewasaan dalam berdemokrasi. Jadi, harus memahami segala sesuatunya dengan komprehensif,” tandas Gita.
Sebelumnya, dalam deklarasi Zul-Uhel, ada sejumlah ASN yang datang. Bahkan, ikut membagikan dan mengenakan alat peraga kampanye. Hal itu kemudian menimbulkan dugaan adanya praktik tidak netral dari ASN Pemprov NTB dalam menghadapi Pilkada Serentak. (GSR)
