Mataram (NTBSatu) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif pengelolaan keuangan PT Indofarma, anak perusahaan, dan instansi terkait tahun 2022-2023 ke Kejagung.
Penyerahan itu dilakukan Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto kepada Jaksa Agung Burhanuddin di Gedung Kejagung, Senin, 20 Mei 2024.
Totalnya uang yang diberikan sebesar Rp371.834.530.652. Angka itu merupakan kerugian negara dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma.
Hendra menyebut, pemeriksaan ini merupakan inisiatif BPK, berangkat dari pengembangan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, beban, dan kegiatan investasi tahun 2020 hingga semester I tahun 2023.
“Dari PT Indofarma, anak perusahaan dan instansi terkait. Besar harapan kami Kejaksaan Agung dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk proses hukum,” jelas Hendra.
Selain itu, BPK juga menyerahkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) pemberian fasilitas kredit modal kerja BRI ke PT Linkadata Citra Mandiri Tahun 2016-2019 sebesar Rp120.146.889.195.
Berita Terkini:
- Pj Gubernur NTB Sebut Perlunya Satgas Perlindungan Anak di Lingkup Ponpes
- Perayaan Milad Ke-44, Ummat Bangun Sinergi Menuju Unggul dan Berdaya Saing
- Lombok Timur Mengubur Mimpi Jadi Kampung Inggris
- Mengurai Masalah Krisis Air di Kota Tepian Air
- Pemkot Bima Ikut Hadir di Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah 2024 yang Digelar Kemendagri
“Kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 5 Maret 2024,” katanya.
Berdasarkan hasil PKN itu, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana oleh pihak terkait.
Penyerahan itu diatur dalam peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli, disebutkan bahwa BPK melaksanakan Pemeriksaan Invstigatif guna mengungkap adanya indikasi Kerugian Negara/Daerah dan/atau Unsur Pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab negara.
Kegiatan ini juga dihadiri antara lain oleh Anggota VII BPK sekaligus Pimpinan Pemeriksaan Keuangan VII, Slamet Edy Purnomo. (KHN)
