Mataram (NTBSatu) – Selain memburu pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Polda NTB juga memperjuangkan hak restitusi atau kerugian korban Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kasubdit Bidang Remaja, Anak, dan Wanita AKBP Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati mengatakan, pihaknya memperjuangkan hak restitusi korban TPPO, termasuk mereka yang ditipu oknum jebolan KDI inisial AS.
Untuk memperjuangkan restitusi pun, kepolisian menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Kami menggandeng LPSK untuk membantu kami menghitung restitusi. Sudah diajukan dan sedang berproses,” katanya kepada wartawan, Selasa, 14 Mei 2024.
Hasil hitung restitusi korban PMI ini nantinya akan menjadi kelengkapan berkas perkara milik tiga tersangka yang kini telah mendekam di Rutan Polda NTB.
“Kami berharap nantinya hasil dari LPSK ini dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam membuat putusan,” tambah Puja.
Berita Terkini:
- Usai Lawatan di Arab Saudi, Prabowo Terbang ke Brasil Hadiri KTT BRICS
- Wacana Pemkab Lobar Legalkan Tambang Sekotong Picu Bencana Berkelanjutan
- Tujuh Alasan iPhone 13 Tetap Layak Dibeli Meski Harganya Anjlok 2025
- UNESCO Nobatkan Enam Bandara Paling Memukau di Dunia, 2 di Asia
- Dua Pelajar NTB Terpilih sebagai Paskibraka Nasional 2025
Berita sebelumnya, Polda NTB menetapkan tiga tersangka dalam kasus TPPO dengan sembilan orang. Salah satu tersangka adalah jebolan KDI inisial AS. Dia berperan sebagai sponsor perekrutan. Sedangkan dua lainnya adalah MS dan HW.
Penyidik menetapkan ketiganya sebagai tersangka dengan menerapkan Pasal 10, Pasal 11 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Hasil penyidikan sementara, pihak kepolisian baru menemukan adanya restitusi dari dua korban senilai Rp260 juta. Angka itu berasal dari setoran korban kepada para tersangka. (KHN)
