Kota Bima (NTBSatu) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa.
Dalam peraturan tersebut, selain mengatur tentang masa jabatan Kepala Desa (Kades), juga mengatur tentang pemberian sejumlah tunjangan kepada Kepala Desa.
Adapun tunjangan yang akan didapatkan oleh Kepala Desa berupa tunjangan istri atau suami, tunjangan kinerja dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik desa.
Selain pemberian penghasilan bulanan, tunjangan, dan jaminan kesehatan, pada pasal 26 UU Desa tersebut, juga mengatur tentang pemberian fasilitas tambahan kepada Kepala Desa, seperti jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan.
Berita Terkini:
- Gubernur Iqbal Pastikan Proyek IJD di Sumbawa Masuk Skema Multiyears
- Minat Umrah Tinggi, Pemprov NTB Upayakan Buka Rute Penerbangan Baru Lombok – Jeddah
- Bareskrim Turun Tangan, Kasus Tambang Ilegal di Lobar Ditegaskan Berlanjut
- Tanggapi Sanksi Etik Jelang Pemilihan Rektor Unram, Prof. Hamsu Siapkan Langkah Hukum
- Bupati Iron Minta Menu MBG di Lombok Timur Ikuti Selera Siswa
Yang mana dalam UU sebelumnya, tunjangan purna tugas untuk Kepala Desa hanya akan diberikan jika yang bersangkutan diberhentikan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
Untuk diketahui, regulasi yang disahkan oleh Jokowi pada tanggal 25 April 2024 itu juga mengatur tentang masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun per periode.
Regulasi teranyar itu memungkinkan seorang kades dapat menjabat selama 16 tahun karena dapat menjabat paling banyak dua periode secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Adapun ketentuan itu diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2024. (MYM)
