Mataram (NTBSatu) – Pj Wali Kota Bima, Mohammad Rum membuka Rakor Satgas Ketahanan Pangan Pemantauan Harga Pangan, Jumat, 3 Mei 2024.
Dalam sambutannya, Mohammad Rum menjelaskan bahwa, perlunya kartu identitas dalam memperoleh kekuatan hukum untuk melindungi para petani jagung.
“Harus dibuatkan NPWP-nya. Bahkan petani yang tidak memiliki KTP dibuatkan sekalian, jadi dukcapil juga harus ambil alih dalam hal ini,” katanya di Ruang Rapat Wali Kota Bima.
Dia meminta agar dibentuk tim yang turun ke lapangan untuk memantau jumlah produk yang dihasilkan petani jagung. Mengkaji berapa harga jual mereka untuk kebutuhan pakan ternak.
“Saya ingin ada tim ekologi yang turun memantau mereka, sehingga semua pihak diuntungkan. Dengan demikian, tidak memicu harga pakan ternak naik dikarenakan harga jagung yang naik, jadi kita perlu mengkaji hal-hal seperti ini,” jelasnya.
Berita Terkini:
- Gubernur Iqbal Apresiasi SMAN 1 Sumbawa Besar Jadi Pelopor Riset Berbasis Kearifan Lokal
- Revitalisasi GOR Turida Rp700 Miliar Dimulai Akhir 2026
- Amankan 4 Truk, DLHK NTB Sebut Kayu Diduga Hasil Pembalakan Liar di Hutan Sumbawa
- Perbaikan Kantor DPRD NTB Mulai Tahun 2026
- Gubernur Iqbal Tegur Kepala SMA Sederajat di NTB soal Dapodik Tidak Akurat
Mohammad Rum meminta agar jajaran Pemkot Bima membuat berbagai acuan untuk mensejahterakan para petani jagung agar tidak merugi. Dia tidak menginginkan adanya penjualan yang menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati.
“Jangan sampai sudah ada ketentuan harga malah dijual di atas atau di bawah harga yang telah disepakati. Sehingga ini dapat memicu kerugian, baik bagi para petani jagung maupun bagi produsen pakan ternak,” tutupnya.
Selain Pj Wali Kota, rapat itu turut dihadiri Sekda, Plt. Asisten II, Kepala Bappeda, Kepala Bakesbangpol, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Koperindag, Kadis Perhubungan. Kemudian, Kadis Pertanian, Kasat Pol PP, Kadis PMPTSP, Kabag Hukum, dan Kabag Ekonomi. (KHN/*)
