Mataram (NTBSatu) – Ribuan personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan Pemilu 2024 mendatang. Bagi aparat yang kedapatan mendukung salah satu Paslon dipastikan mendapat sanksi.
Kapolda NTB, Irjen Pol Raden Umar Faroq mengatakan, pengamanan pesta demokrasi lima tahun sekali itu, Polda NTB setidaknya 8000 personel akan diturunkan.
“Itu nanti akan diterjunkan ke setiap daerah,” kata Raden Umar kepada wartawan saat ditemui di Mapolda NTB, Rabu, 15 November 2023.
Berita Terkini:
- Bantah Pernyataan Pemkot Bima, Rafidin Tegaskan 28 Tambak Udang Tak Miliki IPAL
- 5 Ekor Sapi Mati dalam Antrean Truk di Pelabuhan Gili Mas, Sebagian Mulai Sakit
- Merasa Tak Disayang, Anak SMP di Lombok Timur Coba Akhiri Hidupnya
- Sosok Rudolf Schenker dan Klaus Meine, Personel Kunci Scorpions dan Kenangan dengan Titiek Puspa dan Lagu “When You Came Into My Life”
Selain menerjunkan ribuan anggota, sambung Umar, personel Polda NTB dan Polres jajaran dipastikan bersifat netral. Terkait beredarnya informasi ditemukan ada kepolisian yang terlibat dalam pemasangan dan penurunan baliho politikus, Umar menegaskan itu berita hoaks.
“Itu hoaks,” ujar pengganti Djoko Poerwanto tersebut.
Informasi liar seperti itu dinilainya sebagai alat untuk melonggarkan semangat kepolisian.
Umar kembali menegaskan, pada musim politik pihaknya tetap bersikap netral. “Tidak mengurangi semangat anggota polisi,” ucapnya.
Jika dalam perjalanannya, ditemukan ada anak buahnya yang melanggar aturan dan terbukti tidak bersikap netral, Umar siap mengambil tindakan tegas. Pemberian sanksi jelas akan dilakukan. Mulai sanksi ringan hingga Pemberian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
