Mataram (NTBSatu) – KPU NTB akan mempelajari terlebih dahulu fakta lapangan dalam mengambil keputusan terkait apakah akan digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Kecamatan Parado, Kabupaten Bima.
Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid menjelaskan, insiden pembakaran kotak suara di Kecamatan Parado, sangat dimungkinkan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU).
Kendati PSU masih terbuka, pihaknya masih akan mendalami terlebih dahulu peristiwa tersebut dengan mengambil semua laporan. Sehingga keputusan akan sangat komprehensif.
“PSU bisa saja tapi kita harus dapatkan hasil atau gambaran secara utuh dulu, tentu kita lihat prosesnya,” tegasnya pada Senin 19 Februari 2024.
Lebih lanjut, ia mengatakan secara ketentuan pelaksanaan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu syaratnya, apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan sehingga penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
“Kalau hasilnya tidak bisa dihitung dan secara regulasi sesuai UU Nomor 7 tentang Pemilu maka pilihannya itu akan melakukan PSU atau melakukan pemilu susulan atau lanjutan. Nanti kita akan lihat dulu fakta yang terjadi di lapangan,” jelasnya.
Berita Terkini:
- Hamdan Kasim Serahkan ke DPP terkait Perebutan Kursi Ketua DPRD NTB 2024-2029
- Buka Gerakan Aksi Bergizi di SMPN 2 Labuhan Badas, Haji Mo Soroti Penyakit Anemia dan Stunting
- Dikritik Gagal, Program Beasiswa NTB Bang Zul Justru Dipuji Asisten Profesor UK
- Pemkot Mataram Canangkan Bangun Bank Sampah Induk Senilai Rp800 Juta
Di sisi lain, ia membenarkan dari laporan yang diterima KPU NTB, terdapat sejumlah kotak suara yang berisi surat suara yang dirusak dan dibakar. Sementara, untuk pelakunya sebanyak dua orang dan saat ini sudah diamankan Polres Kabupaten Bima.
“Apakah dengan terbakarnya surat suara tidak bisa dihitung atau ada akibat-akibat lain nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam pleno untuk kami menentukan sikap selanjutnya,” jelasnya.
Oleh karena itu, belajar dari kasus Kecamatan Parado, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi gangguan dan hambatan agar tidak terjadi di tempat lain.
“Mudah-mudahan dari kasus ini kita semua semakin bisa antisipasi seluruh potensi yang ada terhadap ancaman gangguan dan hambatan dalam proses rekapitulasi suara yang saat ini masih berproses,” tandasnya.
Untuk diketahui, perusakan serta pembakaran kotak suara yang terjadi saat penghitungan suara legislatif di TPS Kecamatan Parado, Kabupaten Bima pada Rabu malam, 14 Februari 2024. (ADH)
