Mataram (NTBSatu) – Sebanyak 65,3 persen pemilih di Pulau Lombok diduga mencoblos karena memperoleh sejumlah uang dari para calon legislatif (Caleg).
Hasil survei yang dilakukan Lembaga Prediksi Survei dan Statistik Indonesia (Presisi), angka 65,3 persen itu diraih dari responden yang memiliki latar belakang pendidikan menengah ke bawah. Artinya, masyarakat yang terlibat politik uang masih berada di atas angka 50 persen.
“Sebagai besar mereka yang berpendidikan SMA ke bawah,” kata Direktur Ekskutif Presisi, Darwan Samurdja kepada NTBSatu, Jumat, 9 Februari 2024.
Selain itu, masyarakat yang menjadi responden Lembaga Presisi sebagian besar di antaranya merupakan pemilih tradisional, yakni masyarakat dusun maupun desa.
“Di antara mereka, 15 persen mengatakan tidak memilih meskipun diberikan uang dan 5,2 persen malu-malu menjawab,” ujarnya.
Berita Terkini:
- Makin Solid, Zul-Uhel Dapat Dukungan Bapera NTB
- Polisi Periksa 10 Pihak Ponpes Al Aziziyah dari Pagi hingga Malam
- Misteri Arah Dukungan Golkar di Pilkada Kota Bima, 6 Nama Berebut Tiket Rekomendasi
- Jemaah Haji asal Bima Meninggal Dunia saat Transit di Bandara Kualanamu Medan
Darwan menyebut, alasan masih tingginya angka politik uang karena hal tersebut sudah menjadi karakter masyarakat. Itu dibuktikan dengan sebagian besar jawaban para responden bahwa mereka mencoblos kontestan politik karena uang.
“Karena dari temuan ini, 65,3 persen menjawab iya,” ungkapnya.
Faktor lain meningkatnya angka politik uang adalah karena kontestan politik yang bertarung pada Pemilu 2024 sama-sama tangguh. Lebih-lebih proses pemilihan akan dilaksanakan beberapa hari lagi.
Hal inilah yang menjadi penyebab utama meningkatnya angka politik uang di Pulau Lombok.
“Apalagi sudah dekat dengan Pemilu. Kontestan politik melihat ada posisi yang kurang menguntungkan, tapi kondisi tersebut bisa diubah dengan politik uang,” beber Darwan.
Akar permasalahan politik uang diakuinya karena pendidikan politik belum menyentuh seluruh kalangan atau lapisan masyarakat. Lebih-lebih warga yang bermukim di sebuah dusun atau desa yang susah terjangkau.
“Ini mungkin yang menjadikan politik uang menjadi karakter masyarakat dan sulit dihindari,” paparnya. (KHN)
