Ganjar Pranowo semakin menegaskan bahwa dalam membangun Indonesia harus dimulai dari desa. Jika desa baik, maka Indonesia akan menjadi lebih baik. Dengan penanganan pasien lebih cepat, maka rakyat tidak perlu berlama-lama sakit yang dapat menghambat produktivitas dalam bekerja.
Pengamat Kebijakan Publik dari Center For Youth and Population Research (CYPR), Boedi Rheza mengatakan, program Satu Desa Satu Faskes Satu Nakes telah menunjukkan perhatian dan prioritas Ganjar Pranowo dalam pembangunan bidang kesehatan.
Terlebih dengan jumlah penduduk saat ini mencapai sekitar 275 juta jiwa, tentunya penting untuk merumuskan strategi pembangunan bidang kesehatan yang menyasar pada penguatan penyediaan faskes dan nakes.
“Baru capres Ganjar yang mengkampanyekan program unggulan bidang kesehatan yang langsung menyentuh kepada akar masalah,” tuturnya.
Sebagai salah satu bagian otonomi di Indonesia, desa tidak bisa dipinggirkan dan pembangunan di seluruh bidang di desa juga harus didorong. Terutama yang berkaitan dengan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur.
Berita Terkini:
- Gubernur NTB Nilai Satgas PPKS di Ponpes tak Urgen, Aktivis Anak: Justru Itu yang Belum Ada
- PPATK Sebut Korupsi dan Narkotika Jadi Kejahatan Tertinggi Tindak Pidana Pencucian Uang
- Sidang Perdana Gugatan Mobil Esemka dan Ijazah Digelar Besok, Jokowi Bakal ke Vatikan?
- Hakim Jatuhkan Vonis Dua Terdakwa Korupsi KUR BSI Petani Porang
“Pemerataan faskes dan nakes di level desa merupakan suatu program yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, mengingat sumber masalah ada di situ,” tutupnya.
Apalagi permasalahan pemerataan faskes dan nakes sampai saat ini masih menjadi permasalahan utama dalam penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama di wilayah Indonesia Timur, terutama ketersedian faskes dan nakes. Data juga menunjukkan bahwa masyarakat wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara belum menikmati adanya faskes dan nakes yang cukup.
“Program ini sangat baik untuk diimplementasikan, sehingga nantinya kejadian-kejadian luar biasa seperti malaria, campak dan bahkan HIV/AIDS yang masih tinggi dapat ditekan, tak hanya itu, pemerataan juga dapat berfungsi sebagai peringatan awal (early warning) jika mulai terjadi suatu kondisi kejadian luar biasa yang tak jarang terjadi di wilayah Indonesia Timur,” katanya.
Secara umum, pemenuhan SDM Kesehatan saat ini masih menjadi kendala utama dalam pembangunan sektor kesehatan di Indonesia. Saat ini hanya tersedia 0,68 dokter termasuk dokter spesialis per 1.000 populasi Indonesia. Sedangkan menurut standar WHO yaitu 1 per 1.000 populasi. Jumlah ini masih sangat rendah, ditambah lagi dengan kondisi tidak meratanya keberadaan dokter di masing-masing provinsi. (HAK*)
