Mataram (NTBSatu) – Polda NTB telah memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan daerah yang rawan saat pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 di NTB. Pemetaan ditujukan untuk menentukan skema pengamanan yang akan diberlakukan.
Kapolda NTB, Irjen Pol R Umar Faroq usai apel kesiapan pengamanan dan pengecekan logistik pemilu 2024, Senin, 5 Februari 2024 mengatakan, pada daerah rawan pihaknya akan memberikan pengamanan yang ekstra agar pelaksanaan pemilu berjalan damai.
“Penambahan personel di daerah yang rawan tentu akan kita lakukan. Selain yang ada di TPS, para personel akan disiagakan juga di masing-masing Polres,” katanya kepada wartawan.
Dirinya menjelaskan, personel yang bersiaga itu akan dikerahkan ketika baru sedikit saja masalah muncul di TPS.
“Jadi sebagai antisipasi, Polda bersama TNI akan melakukan patroli ke setiap TPS untuk mengecek situasi. Para personel yang menjadi anggota pengamanan TPS juga harus melaporkan perubahan situasi yang terjadi secara berkala kepada command center, agar bisa segera dilakukan penanganan,” ungkapnya
Berita Terkini:
- Survei PRESiSI: Elektabilitas Najmul – Kus Jauh Tinggalkan Dua Pesaingnya
- Survei SPIN: Elektabilitas Muchsin Effendi – Junaidi Arif Lewati Najmul – Kus di Pilkada Lombok Utara
- Enam Ekor Sapi Warga di Bima Tersambar Petir, Kerugian Capai Rp30 Juta
- Pengamat Prediksi AQUR akan Menang di Pilkada Kota Mataram
“Nanti saya sendiri yang akan ikut melakukan monitor, di mana ada ancaman atau gangguannya itu,” sambung Kapolda.
Jenderal bintang dua ini juga memaparkan, suatu daerah atau TPS dikatakan rawan berdasarkan pemahaman terhadap teknis pencoblosan. Semisal kurang paham, maka disebut rawan.
“Kalau secara teknis sebenarnya sudah diatur dengan baik oleh KPU sebagai penyelenggara, dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan. Tetapi biasanya yang membuat munculnya gangguan itu, adanya kurang pemahaman antara pemilih dalam menggunakan hak suaranya dengan petugas di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, yang paling rawan ketika pemilu nanti adalah saat penghitungan suara DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sebab, antara masyarakat dan sang calon sudah saling mengenal.
“Di sana menjadi potensi kerawanan dan intimidasi yang cukup besar. Kita juga masih menunggu keputusan dari KPU bagaimana teknis penghitungannya, mulai dari Presiden dulu atau DPRD,” ujarnya.
“Sehingga dalam hal ini selain memberikan pengamanan, kita juga turut membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar,” tandas Kapolda. (JEF)
