Mataram (NTBSatu) – Ketua Relawan ADIL GAMA Lombok Barat Muhammad Shulhi Islami mengatakan, Bansos yang disalurkan oleh negara saat ini bukan milik Presiden. Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh penerima Bansos agar tidak terkecoh bahwa Bansos itu dari Presiden Jokowi.
“Bansos itu memang miliknya negara, bukan miliknya Presiden, bukan pemiliknya Menteri, bukan miliknya petugas, mereka itu hanya digaji untuk membagikannya kepada masyarakat, masyarakatlah yang memiliki bansos itu absolut,” tegasnya Kepada NTBSatu Sabtu, 27 Januari 2024.
Selain itu, hak rakyat sudah semestinya diberikan, akan tetapi cara dan momentumnya jangan sampai menimbulkan kecurigaan, dan mengatasnamakan calon Presiden tertentu. Ia menegaskan, agar bansos jangan dipolitisasi menjadi keuntungan kelompok.
“Harus dipahami soal bansos ini, itu milik rakyat, yang diambil dari pajak-pajak rakyat, itu harus diluruskan biar tidak dibilang milik presiden, milik menteri,” ucapnya.
“Bantuan berupa PKH dan lainnya itu memang Hak rakyat tetapi jangan diatasnamakan pemberian presiden dan menteri, karena itu berasal dari uang bapak-ibu sekalian, jadi sudah semestinya disalurkan kembali ke rakyat,” sambungnya.
Baca Juga: Sejarah Baru Kota Bima, Pesona Rimpu Masuk Kalender Event Nasional
Sementara itu, Pendiri Nalar Institute Yanuar Nugroho, menjelaskan soal bantuan sosial atau bansos di tengah tahun politik. Di tahun politik, bansos sebagai program pemerintah mengatasi kemiskinan, baik di tingkat daerah maupun nasional, sering disalahgunakan.
Menurut dia, penyalahgunaan bansos itu biasanya dilakukan oleh inkumben atau yang didukung oleh inkumben. “Dengan mengakui ini program saya,” kata Yanuar, memberikan contoh penyalahgunaan bansos di tahun politik, dikutip Tempo.co
Dia menyatakan, salah satunya yaitu informasi yang muncul sekarang bahwa bansos adalah program Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Kalau kamu tidak memilih dan mendukung Jokowi bansos dihentikan, itu salah,” kata dia, seusai diskusi bertajuk “Outlook Perlindungan Sosial 2024”.
Dia mengatakan, sekarang ini berkembang informasi tentang bansos yang membohongi publik. Narasi kebohongan itu seperti tidak mendukung pasangan calon tertentu atau calon yang didukung oleh inkumben maupun presiden, bansos tidak diteruskan. “Itu kan pembodohan dan pembohongan. Karena bansos adalah program pemerintah,” tandasnya. (ADH)
Baca Juga: Konsolidasi MU Perubahan NTB: Tekad Rebut Kemenangan, Lawan Kecurangan
