Mataram (NTBSatu) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, melaporkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp822,44 miliar.
Angka tersebut merupakan akumulasi dari SiLPA APBD 10 Pemda Kabupaten/Kota dan Pemprov NTB.
Diketahui, APBD 2023 masih surplus Rp188,29 miliar, sementara pada akhir tahun 2022 lalu mengalami defisit Rp1,006 triliun.
Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPB NTB, Maryono mengatakan, memasuki akhir tahun 2023, pembiayaan neto tercatat mencapai Rp634,15 miliar. Sehingga secara keseluruhan operasional pelaksanaan APBD 2023 di NTB menimbulkan SiLPA sebesar Rp822,44 miliar. Ia menambahkan, angka ini naik Rp427 miliar dari Silpa tahun lalu.
“SiLPA tertinggi itu dari APBD Sumbawa Barat sebesar Rp212,21 miliar disusul Lombok Tengah Rp127,04 miliar dan APBD Kabupaten Sumbawa sebesar Rp123,77 miliar,” sebut Maryono, Kamis, 25 November 2024.
Ia memaparkan target pendapatan APBD lingkup NTB tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp23,665 triliun atau naik 8,48 persen dari tahun lalu. Adapun belanja ditetapkan sebesar Rp24,329 triliun atau naik 4,59 persen dari tahun lalu.
Berdasarkan data tersebut, APBD NTB ditetapkan defisit sebesar Rp664,28 miliar. Namun defisit ditutup dengan pembiayaan dengan rincian penerimaan pembiayaan sebesar Rp969,21 miliar sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp304,79 miliar.
Baca Juga: Penerimaan Pajak di NTB Naik Positif, Naik 100 Persen
“Jadi, capaian pendapatan daerah tahun 2023 di NTB sebesar Rp21,912 triliun atau 92,59 persen dari target,” imbuhnya.
Kinerja capaian penerimaan pendapatan daerah naik 13,51 pesen yoy yang didukung oleh pertumbuhan kinerja PAD sebesar 30,53 persen dan transfer sebesar 10,15 persen. Sementara lain-lain pendapatan daerah mengalami kontraksi 47,29 persen. Ia menyebut PAD menyumbang 22 persen dari total pendapatan daerah, turun dari kinerja tahun lalu dengan kontribusi sebesar 24 persen.
“Pendapatan transfer dari pemerintah pusat menyumbang 73 persen dari total pendapatan daerah di NTB. Angkanya turun dari tahun lalu yang mencapai 76 persen .Untuk realisasi belanja daerah pada APBD 2023 mencapai Rp21,724, triliun atau 89,29 persen dari pagu,”ujar Maryono.
Kinerja tersebut naik 6,96 persen yoy yang didukung oleh membaiknya belanja operasi yang tumbuh 13,86 persen dan belanja ransfer sebesar 5,14 persen. Sementara belanja modal dan tak terduga mengalami kontraksi masing-masing 17,52 persen dan 42,15 persen.
Sebagai belanja dengan pagu terbesar, terang Maryono, belanja pegawai hanya terserap 91,12 persen dan belanja barang hanya 87,55 persen.
Serapan di bawah rata-rata pada APBD Sumbawa, Kota Mataram, Bima, Sumbawa Barat yaitu 88,36 persen, Lombok Tengah dan Pemprov NTB. Sementara itu, serapan belanja pegawai tertinggi pada APBD Lombok Utara sebesar 97,43 persen.
Terkait rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah di NTB, sebut Maryono, terbesar pada APBD Lombok Tengah yaitu sebesar 48,19 persen. Sedangkan yang terendah pada APBD Pemprov NTB yaitu sebesar 32,11 persen.
Secara keseluruhan, untuk belanja modal hanya menyumbang 13,60 persen dari total belanja APBD di NTB. Maryono mengungkapkan, Angka ini berbanding terbalik dengan rasio belanja pegawai. Data ini memberikan informasi besarnya beban birokrasi yang harus ditangani di tiap APBD.
“Semakin besar rasio memberi gambaran semakin gemuknya birokrasi dan sebaliknya,” pungkasnya. (STA)
Baca Juga: Bagikan Sertifikat Redistribusi Tanah, Hadi Tjahjanto: Masyarakat Harus Diberikan Kepastian
