Kendati demikian, siapapun pemimpinnya, soal utang harus menjadi prioritas pemerintah provinsi (Pemprov). Terlepas utang di NTB merupakan peninggalan dari mantan gubernur Dr. Zulkieflimansyah. Pj Gubernur mesti menjadikan penyelesaian utang daerah sebagai pekerjaan utama.
“Jadi, siapapun yang memegang kendali pemerintahan harus menyelesaikan (utang) sesuai dengan tenggang waktu. Persoalannya, bukan siapa yang menjabat. Tapi utang harus dibayar,” tegas dia.
Menurutnya, tak masalah berapa kali Pj Gubernur mau mengganti Pj Sekda NTB. Yang jelas, yang paling berwewenang memikirkan utang NTB senilai ratusan miliar harus dipikirkan Pj Gubernur NTB. Kapan waktu pembayaran dan berapa besarannya harus dipikirkan Lalu Gita.
“Karena (Pj Sekda) orang nomor tiga di birokrasi. Yang paling utama adalah Pj Gubernur harus mencicil. Prinsip di anggaran, utang mesti dibayar sesuai ketentuan,” beber Hendri.
Hendri menyebut, idealnya Lalu Gita harus menyelesaikan utang NTB sebelum masa jabatannya selesai atau sebelum memasuki waktu pemilihan gubernur (Pilgub). Sehingga tidak menjadi beban bagi pejabat baru ke depannya.
Berita Terkini:
- Pj. Gubernur NTB Ingatkan Pentingnya Memilih Produk yang Aman dan Berkualitas
- KPU NTB Tegaskan Hasil Pilkada 2024 yang Beredar Bukan Produk Resmi
- Pemprov NTB Siap Kolaborasi dengan BPOM Kawal Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo
- Lulusan SMK Sumbang Angka Pengangguran Tertinggi, Pemprov NTB Gencarkan Program PePaDu Plus
“Intinya jangan menunggak. Tuntaskan sesuai tahapannya. Utang ratusan miliar bukan uang yang sedikit. Utang adalah beban. Harus segera dilunasi,” imbaunya.
Salah satu cara yang bisa dilakukan Pemprov NTB adalah dengan mengurangi porsi belanja program kegiatan. Lebih-lebih kalau pendapatan daerah tidak tercapai dari target. Selain, itu Pj Gubernur juga harus ‘memeras otak’ bagaimana caranya agar pendapatan daerah bisa meningkat.
“Makanya tugas utama PJ Gubernur adalah menggenjot pendapatan agar bisa bayar utang,” kata Hendri.
Saat disinggung bagaimana bentuk pengawalan FITRA terkait utang provinsi dengan dua pulau ini, Hendri menyebut ada beberapa langkah. Pertama, selektif. Pemprov harus bisa mendeteksi mana saja yang menjadi prioritas.
“Kedua harus segera dibayar. Supaya beban berkurang, mau tidak mau harus mengurangi belanja dan meningkatkan pendapatan. Itu saja jurusnya,” tutupnya.
Sementara Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi hingga berita ini terbit tidak memberi jawaban. Upaya konfirmasi via telepon dan WhatsApp tidak membuahkan hasil.
Namun sebelumnya, Lalu Gita menyebut, Pemprov NTB masih memiliki sisa utang terhadap pihak ketiga di tahun 2024 ini sebesar Rp260 miliar.
“Utang kita (Pemprov NTB) sekarang hanya tersisa Rp260 miliar,” katanya kemarin.
Mantan Sekda NTB ini mengaku, pihaknya terus berusaha menyelesaikan kewajiban terhadap pihak ketiga tersebut. Sekarang sudah menunjukkan progres yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“InsyaAllah semua baik-baik saja dan secara administratif kita terus kerja menuntaskan kewajiban itu. Seperti yang lalu-lalu jumlah yang besar kita selesaikan dengan skema saling pengertian, Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya,” akunya.
Menurutnya, saat ini persoalan utang tidak menghambat Pemprov untuk menjalankan kerja. (KHN)
