Rahmatul Kautsar, kontributor TV One Mataram menceritakan kronologis kejadian tersebut.
Sebelumnya ia dan rekan-rekannya dari media lain, seperti Fitri Rahmawati dari Kompas TV, dan M Awaludin dari Berita Satu TV telah diberitahukan bahwa acara digelar tertutup.
Namun, panitia lain masih memperbolehkan mereka mengambil gambar ketika Kaesang masuk ke dalam ruangan.
Setelah itu, mereka akan keluar sesuai arahan panitia.
“Kami terima saja, karena memang sudah ada aturannya,” jelas Kautsar.
Baca Juga : Pj. Wali Kota Bima Ancam Gembok Kafe yang Buka Melewati Jam Malam
“Tapi menjelang Kaesang masuk ruangan, tiba-tiba ada salah satu panitia yang diduga merupakan salah satu Caleg asal Lombok Barat, mengumumkan untuk kami awak media meninggalkan ruangan dengan cara yang kasar. Dia bilang kalau kami tidak keluar, dia akan pakai kekerasan. Itu terekam dalam video,” ungkap Kautsar mengutip kalimat Dedi.
Tindakan panitia tersebut disesalkan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB, Riadis Sulhi.
Ia menilai bahwa cara-cara kolot seperti itu seharusnya tidak terjadi, apalagi di era keterbukaan seperti saat ini.
Ia menegaskan bahwa media memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kedatangan ketua PSI, tapi di sisi lain tetap mengikuti aturan internal partai.
“Seharusnya cara-cara kolot seperti itu tidak perlu terjadi, apalagi di era keterbukaan seperti saat ini. Media kan punya hak untuk mendapatkan informasi tentang kedatangan ketua PSI untuk disebar ke masyarakat,” tegas Riadis melalui keterangan tertulis yang diterima NTBSatu, Kamis 28 Desember 2023.
Jika ada yang melarang, dinilai Riadis, tidak paham arti keterbukaan informasi.
Dan jika memang acaranya digelar tertutup, seharusnya panitia bisa menyampaikannya dengan baik, tanpa harus dengan kalimat feodal.
“Jika ada yang melarang berarti dia tidak paham arti keterbukaan informasi. Kita menyayangkan caranya begitu, ini tidak boleh terulang, harus menjadi catatan di intern partai,” tambah Riadis.
Riadis berharap agar PSI sebagai sebuah partai baru yang mengusung visi progresif dan solidaritas itu, harusnya bisa memberikan contoh yang baik dan santun dalam berinteraksi dengan media. (HAK)
Baca Juga : Bawaslu Kota Mataram Bubarkan 22 Kampanye Tanpa STTP, Terbanyak di Cakranegara
