Refleksi 2023 Lombok Timur: Korupsi, Pemotongan Gaji, PAD Anjlok, dan 5 Persoalan Genting Lain

Selong (NTBSatu) - Tahun 2023 kini sudah memasuki fase penghujung. Selama satu tahun terakhir, pemerintahan Kabupaten Lombok Timur mengalami berbagai dinamika, terutama masalah pada pengelolaan pemerintahan. Pada tahun yang sama, Kabupaten Lombok Timur juga mengalami pergantian pimpinan tertinggi. Penjabat Bupati (Pj) Lombok Timur, M Juaini Taofik dilantik menggantikan Bupati Sukiman Azmy pada 26 September 2023 lalu. Lakon pemerintahan pun kembali dinamis. Korupsi Pasir Besi Pada Februari 2023, Penyidik Pidana Khusus Kejati NTB, mengusut dugaan tindak pidana korupsi proyek penambangan pasir besi di Kecamatan Pringgabaya. Pada babak pemulaan, dua orang pejabat di Dinas Energi Sumber Daya Alam (ESDM) NTB, MN, dan HB dipanggil untuk dimintai keterangannya. Sejumlah pejabat tingkat kabupaten hingga provinsi, termasuk Syahbandar Pelabuhan Kayangan, SIK dan Kapolsek Pringgabaya, TS diperiksa soal keterlibatannya dalam kasus tersebut. Kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp36 miliar itu pun masih bergulir hingga sekarang. Direktur PT Anugrah Mitra Graha (AMG), Po Suwandi, selaku terdakwa dituntut 17 tahun kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 22 Desember 2023. Lalu Kepala cabang PT AMG, Rinus Adam Wakum, dituntut 16 tahun penjara. Pemerkosa di Balik Jubah Agama Sekitar Mei 2023, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kabar dugaan pemerkosaan 41 santriwati oleh dua pimpinan lembaga agama yang terletak di Kecamatan Sikur, HSN, dan LMI. Menurut Ketua Lembaga Studi Bantuan Hukum NTB, Badaruddin, HSN rutin mengadakan kelas seks khusus santriwati dalam melancarkan aksi yang sudah dilakukannya sejak 2012 silam. Sementara LMI menjanjikan surga agar bisa menggauli muridnya kapan pun ia mau. Peristiwa pilu itu adalah sebagian dari rentetan kejahatan asusila yang terjadi di Lombok Timur. Ada pencabulan anak di bawah umur, pria lansia lecehkan cucu sendiri, dan masih banyak lagi perbuatan asusila yang tidak bisa dijabarkan satu per satu. Investasi Bodong Raup Ratusan Miliar Praktek investasi bodong dengan skema Multi Level Marketing (MLM) masih menjadi penyakit menular di Lombok Timur dari tahun ke tahun. Pada April 2023, pimpinan dan puluhan karyawan PT Losinta Group yang berpusat di Kecamatan Selong diperiksa polisi lantaran diduga melakukan pengumpulan dana tanpa mengantongi izin. Dugaan itu pun terbukti, pada Desember 2023, pimpinan PT Losinta Group ditahan polisi. Bisnisnya disebut memakan 7.200 korban dari seluruh Indonesia dengan nilai kerugian sekitar Rp150 miliar. Meski pemerintah telah membentuk tim khusus memerangi investasi bodong, yaitu Satgas PASTI, tetapi pengentasan praktek investasi bodong di lapangan nampak masih dominan mengandalkan laporan korban. Artinya penindakan dilakukan setelah terjadi kerugian besar pada masyarakat, bukan pencegahan awal secara gerilya atau melalui operasi siber sebelum merebaknya jumlah korban. Padahal, satgas tersebut terdiri dari 16 lembaga, kementrian, dan otoritas. Mulai dari Kementerian Koperasi dan UKM, Polri, hingga Badan Intelejen Negara (BIN), dan diketuai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Cemaran Limbah Pasir Setelah kursi pimpinan tertinggi diemban oleh Juaini Taofik, Lombok Timur masih mengalami persoalan horizontal. Di mana dua perusahaan tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang berdiri di wilayah Mamben Baru mencemari lahan pertanian di tiga kecamatan, Wanasaba, Pringgabaya, dan Labuhan Haji. Limbah berupa lumpur dan batu itu terbuang di saluran irigasi hingga merusak 1.500 hektare lahan pertanian yang digarap 93 kelompok tani. Gagal panen pun rutin mereka rasakan selama empat tahun terakhir karena tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah (pemda). Pemkab Lombok Timur dan Pemprov NTB selaku pemilik wilayah dan pemberi izin pun seolah-olah saling lempar tanggung jawab karena tidak adanya tindakan tegas terhadap penambag. Malahan Pj Bupati mengaku sering dikibuli oleh penambang. “Waktu kita datang, ada kolam cuci (limbah)nya. Waktu kita tidak datang, tidak ada (sehingga limbah dibuang ke sungai). Jadinya kita main kucing-kucingan,” kata Taofik, Kamis, 9 November 2023. "Setor Dulu Seratus" Pungutan liar (pungli) juga masih menjadi penyakit hebat di aparat pemerintahan. Buktinya, seorang petugas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Timur terabadikan video melakukan pungli ke pengendara roda empat pada 28 November 2023. Oknum tersebut melakukan pelanggaran standar operasional berupa memalak sopir untuk jaminan keamanan. Bahkan oknum itu terkesan memaksa agar diberikan uang. Kepala Dishub Lombok Timur, Iswan Rakhmadi, membenarkan bahwa oknum tersebut merupakan anggotanya yang sedang bertugas di lapangan. Namun tak diberi hukuman tegas, oknun culas tersebut hanya dimutasi menjadi staf sekretariat. “Mungkin itu (hukuman) pertimbangan Pak Kadishub. Perlu dicek apakah ada riwayat (pungli) sebelumnya. Kalau itu pertama, ya tentu kita manusia lah ya,” ujar Taofik, seolah menoleransi perbuatan pelaku, Rabu, 29 November 2023. Wacana Pemotongan Gaji Honorer Kelompok pegawai guru tidak tetap (GTT) Kabupaten Lombok Timur dibuat riuh lantaran wacana pemotongan gaji yang dilontarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Izzuddin, pada awal Desember 2023. Banyak dari mereka yang mengeluh, terlebih wacana pemotongan gaji Rp150.000 per pegawai itu tanpa melewati komunikasi panjang. Parahnya, gaji guru honorer pun belum dibayar Pemda selama 5 bulan terakhir. Namun Izzuddin enggan untuk menyebut kebijakan yang ia ambil sebagai “pemotongan gaji”. Melainkan “penyesuaian anggaran”. Beruntungnya, wacana Izzuddin dibatalkan Taofik setelah ramainya protes hingga demonstrasi dari berbagai golongan masyarakat. Nunggak Bayar Bon BBM SPBU Pancor sempat menolak melayani pengisian BBM kendaraan dinas (randis) Pemkab Lombok Timur pada Senin, 11 Desember 2023. Penghentian pelayanan dilakukan lantaran Pemkab Lombok Timur belum membayar utang BBM kepada SPBU Pancor sekitar Rp700 juta. Manajer SPBU Pancor, Edwin Hadiwijaya, mengatakan penghentian pelayanan itu dilakukan bagi sekitar 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena belum membayar tagihan bulanan. PAD Anjlok Menjelang akhir Desember 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur dipastikan tidak akan mencapai target. Juaini Taofik memproyeksikan, dari target PAD Rp656 miliar, paling banter akan terealisasi Rp400 miliar hingga 31 Desember 2023. Menurut Taofik, hal itu terjadi karena ekspektasi capaian PAD Lombok Timur pada tahun ini terlalu tinggi. Selain itu, terdapat beberapa pos pemerintahan yang kinerjanya kurang maksimal, dan adanya indikasi ketidakdisiplinan masyarakat membayar pajak. Imbasnya, pada 2024, Lombok Timur terpaksa menurutkan target PAD menjadi Rp550 miliar. Penghargaan Tanggap Inflasi Angin segar menyambangi Kabupaten Lombok Timur menjelang pergantian tahun menuju 2024. Lombok Timur dinobatkan menjadi kabupaten terbaik dalam pengendalian inflasi se-Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Desember 2023. Di mana Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi NTB pada pekan kedua Desember 2023 di angka -1,54 persen. Sedangkan Lombok Timur berada di -8,38 persen pada waktu yang sama. Pada pekan keempat November 2023, IPH Lombok Timur terhadap empat komoditi yaitu beras, cabai merah, cabai rawit, dan tempe, sempat menjadi tertinggi se-Indonesia di angka 4,8 persen. Namun setelah dilakukannya rapat kordinasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur akhirnya berhasil menekan inflasi tersebut hingga saat ini. Harga cabai di Lombok Timur pun dinilai sudah mulai stabil, yaitu Rp58.000 per kilogram. Sementara di kabupaten lain, harga cabai tembus di angka Rp100.000-Rp300.000 per kilogram. (MKR)