Selong (NTBSatu) – Riuhnya polemik pemotongan gaji pegawai honorer atau guru tidak tetap (GTT) lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur memaksa Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, M Juaini Taofik ‘turun gunung’.
Ia mangatakan, pemotongan gaji terhadap pegawai honorer tersebut tidak boleh dilakukan, dan memastikan honor GTT akan dibayar penuh.
“Bukan soal besar kecilnya, tetapi sebagai bentuk penghargaan kepada para GTT yang membantu proses belajar mengajar di sekolah, itu tidak boleh dikurangi,” tegas Taofik dalam pertemuan terbatas bersama Pj Sekda Lombok Timur, Asisten Bidang Administrasi Umum, dan Kepala Dikbud Lombok Timur beserta jajarannya.
Artinya honor para GTT yang berkisar Rp400.000 hingga Rp650.000 per bulan akan dibayar penuh. Hanya saja, pembayaran honor yang tertunggak lima bulan itu akan dicicil.
“Terima dulu honor tiga bulan, tetapi honor yang dua bulan akan kami bayarkan di awal tahun 2024,” ucapnya.
Berita Terkini:
- MDMC Gelar Program “Karang Tangguh” di NTB, Upaya Tekan Risiko Dampak Bencana
- Debat Baru Mulai, Calon Wali Kota Bima Nomor Urut 3 Tinggalkan Podium
- Senator Evi Apita Maya Tegaskan Dukung Zul-Uhel di Pilgub NTB 2024
- SMKPP Negeri Bima akan Teruskan Pertanian Berkelanjutan
Sementara, Kepala Dikbud Lombok Timur, Izzuddin, mengatakan Dikbud Lombok Timur mengalokasikan Rp12,271 miliar lebih melalui dana APBD Lombok Timur untuk membayar honor 1.699 GTT dan 1.001 insentif sekolah swasta.
Namun, perubahan status (migrasi) sekolah swasta menjadi sekolah negeri dan sekolah yang dana BOS-nya di bawah Rp50 juta yang harus dibayarkan, atau terdapat penambahan mencapai 642 orang sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp1,2 miliar.
Situasi itu menjadi alasan dilakukannya pemotongan atau rasionalisasi honor GTT. Meski begitu, sesuai hasil rapat, ia berkomitmen untuk segera menuntaskan pembayaran honor sesuai standar dan jumlah yang telah ditetapkan di awal. (MKR)
