Mataram (NTBSatu) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan bahwa peserta Pemilu perlu memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian sebelum melakukan kampanye.
Umar Achmad Seth, dari Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu NTB, menekankan bahwa kampanye merupakan hak peserta Pemilu, tetapi ada ketentuan agar aktivitas tersebut dapat berjalan lancar.
Menurut aturan, setiap kegiatan masyarakat yang melibatkan keramaian harus memiliki izin dari kepolisian.
Khusus untuk aktivitas politik, STTP yang diterbitkan oleh kepolisian sudah cukup, sehingga pihak kepolisian dapat memahami aktivitas partai politik di tengah masyarakat.
“Supaya kepolisian juga bisa memberi tahu kepada masyarakat bahwa di tempat itu ada potensi gangguan kamtibmas. Agar kegiatan yang mereka lakukan juga berjalan lancar,” ujar Umar, Kamis, 7 Desember 2023.
Berita Terkini:
- Tips Jaga Konsistensi Ibadah Usai Lebaran, dari Nikmatnya Iman hingga Kesadaran akan Kematian
- Lebaran Topat 2026 Lombok Barat Dipusatkan di Senggigi
- Rekomendasi Destinasi Wisata di Lombok Utara yang Cocok Dikunjungi saat Libur Lebaran 2026
- Usai Lebaran, Siswa SD dan SMP di Lombok Barat Diminta Gaspol Persiapan TKA
Lantas bagaimanakah mekanisme pembuatan STTP berdasarkan?
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2017 (PP No 60 thn 2017), tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
