Mataram (NTBSatu) – Sikap netralitas dan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang perlehatan Pilpres dan pemiihan legislatif tahun 2024 disorot lembaga riset dan konsutan kebijakan publik, Policy Plus.
Pendiri Policy Plus, Dr. Adhar Hakim mengatakan, pelanggaran praktik poitik praktis yang dilakukan ASN lebih banyak terjadi karena tekanan, pengaruh, hingga arahan atasan mereka, yakni Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Baca Juga : Harta Karun Lombok Dipamerkan, Kepala Museum NTB Harapkan Bisa Digelar di Mataram
“Yang dicatat dan diawasi selama ini kan lebih bayak yang bersifat fisik berupa mobilisasi dan tekanan. Padahal ada juga masalah lain yang bersifat kultural,” katanya, Selasa, 5 Desember 2023.
Menurutnya, tekanan bisa saja dilakukan mulai dari kepala daerah. Seperti gubernur, bupati, wali kota, hingga masing-masing pimpinan para ASN.
“Jangan lupa afiliasi poitik ASN juga dipengaruhi ketaatan mereka terhadap afiliasi lembaga sosial keagamaan yang mereka ikuti,” ujar mantan Kepala Ombudsman NTB ini.
Baca Juga : Universitas Tertua di Arab Saudi Buka Beasiswa S2 dan S3
