Policy Plus mengkritik pola pengawasan netralitas ASN selama ini yang terkesan parsial. ASN hanya dipandang sebagai pelaku semata. Padahal, mereka juga korban politik. Menurut Adhar, abdi negara juga harus dilindungi dari tekanan politik.
Karena itu setiap lembaga pengawas mesti merangkul publik untuk ikut aktif mengawasi dan terus mengupayakan ASN agar terbebas dari tekanan secara struktural maupun kultural.
Baca Juga : Harta Karun Lombok Dipamerkan, Kepala Museum NTB Harapkan Bisa Digelar di Mataram
“Karena bisa jadi ASN tidak takut kepada atasannya, tetapi sangat takut kepada imbauan pimpinan sosial mereka,” tegasnya.
Karena itu, dia menegaskan agara pihak Bawaslu maupun masyarakat mengawasi secara ketat pola pembinaan PPK, tidak hanya ASN. (KHN)
Baca Juga : Universitas Tertua di Arab Saudi Buka Beasiswa S2 dan S3
