Realisasi Retribusi Parkir Kota Mataram Baru Rp7,1 Miliar

Mataram (NTB Satu) - Realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Mataram hingga bulan November sebesar Rp7,1 miliar dari target Rp11 miliar pada tahun 2023. Kendati demikian, Dinas Perhubungan Kota Mataram tetap optimis akan mencapai target. Kepala UPTD Perparkiran Dishub Kota Mataram Lalu Saopandi mengatakan bahwa pencapaian realisasi retribusi parkir saat ini sudah 69,20 persen. Walaupun demikian, Opan tetap optimistis mencapai target Rp11 miliar karena melihat data pencapaian satu bulan pada Oktober 2023 lalu mencapai Rp847 juta. Menurutnya, hal tersebut merupakan paya yang sudah maksimal dan optimisme mencapai target. Baca Juga : Soal Limbah Tambang, Bupati Lombok Timur Mengaku Sering ‘Dikibuli’ Opan juga mengungkapkan beberapa faktor yang perlu diperhatikan di lapangan yaitu mulai masuknya bulan rawan hujan dan termasuk resiko yang besar. "Orang-orang beranggapan bahwa pendapatan kita rendah, mereka tidak tahu kondisi di lapangannya bagaimana, tetapi saya tetap optimis, apapun yang terjadi, kita akan tetap dorong jukir yang telat bayar agar segera menyetor," katanya, Jumat, 10 November 2023 Opan juga menambahkan, hingga saat ini masih ada jukir di Kota Mataram yang menunggak bayar setoran harian retribusi parkir dengan berbagai alasan. Baca Juga : Dituding Tak Hargai Pahlawan Nasional asal NTB, Pemkot Mataram Berikan Klarifikasi Sementara itu, Dishub Kota Mataram menargetkan retribusi parkir sekitar Rp15 Miliar untuk tahun 2024 sesuai dengan permintaan DPRD Kota Mataram. Maka dari itu, Dishub akan terus melakukan inovasi terhadap aplikasi Si Jukir dan meningkatkan pengawasan lapangan supaya bisa mencapai target tersebut. "Pengawasan ditingkatkan, 918 jukir hanya dibantu oleh 9 korlap dan itu kurang ideal. Dengan demikian, paling tidak 1 korlap memegang 50 jukir di lapangan, baru bisa efektif, kemudian kita pikir bagaimana cara untuk meningkatkan SDM, dan sarana untuk transportasi. Karena kalau konsep pengawasan tidak turun lapangan, maka penarikan retribusi atau penyetoran kurang efektif," tutur Opan. Baca Juga : Soal Limbah Tambang, Bupati Lombok Timur Mengaku Sering ‘Dikibuli’ Dengan kondisi tersebut, Dishub Kota Mataram juga sedang menggencarkan penagihan kepada jukir yang masih menunggak, serta dilakukan penguatan pengawasan bersama aparat penegak hukum (APH), baik itu dari Kepolisian maupun Kejaksaan. "Dengan demikian, ada tindak lanjut dari masing-masing jukir yang terindikasi melanggar aturan atau menunggak setoran retribusi parkir," jelas Opan. Data Dishub Kota Mataram menyebutkan jumlah titik parkir di Kota Mataram saat ini sekitar 1.000 lebih yang tersebar di enam kecamatan. Dari jumlah itu, sekitar 98 persen sudah menggunakan layanan non-tunai atau QRIS. Baca Juga : Dituding Tak Hargai Pahlawan Nasional asal NTB, Pemkot Mataram Berikan Klarifikasi Hanya saja, berdasarkan hasil evaluasi Dishub Kota Mataram, masih banyak pengguna parkir yang enggan menggunakan pembayaran non-tunai atau QRIS dengan berbagai alasan. Maka dari itu, Opan mengharapkan masyarakat bisa berpartisipasi dengan membayar parkir secara non tunai guna mencegah kebocoran serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Baca Juga : Soal Limbah Tambang, Bupati Lombok Timur Mengaku Sering ‘Dikibuli’ Di sisi lain, tambah Opan, untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi parkir, akan dilakukan evaluasi terhadap standard operasional prosedur (SPO) para jukir, yaitu dengan memiliki surat keterangan sehat, dan penetapan batas usia. "Kami tidak ingin kejadian seperti di salah satu titik parkir di Cakranegara yang jukir-nya langsung kita pecat karena terbukti sedang mabuk saat melaksanakan tugas," pungkasnya. (WIL) Baca Juga : Dituding Tak Hargai Pahlawan Nasional asal NTB, Pemkot Mataram Berikan Klarifikasi