Mataram (NTBSatu) – Polemik soal cawapres Gibran Rakabuming Raka terus bergulir.
Saling senggol terjadi antara partai Golkar sebagai pengusung dan partai PDIP sebagai pemilik kader terus bergulir.
Saling senggol antara kedua partai penguasa parlemen ini tak terelakkan, lantaran Gibran yang kini diusung oleh partai beringin itu belum jelas statusnya keanggotaannya.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut sebagai pelanggar konstitusi demi memenuhi ambisinya sebagai cawapres.
Berita Terkini:
- NTB Butuh Rp6,7 Triliun Bangun Sport Center untuk PON 2028
- Polres Sumbawa Amankan 2 Kilogram Sabu, Tiga Terduga Pelaku Ditangkap
- Kontribusi NTB ke PDB Nasional Rp90,05 Triliun, Sektor Pariwisata dan Pertanian Harus Dioptimalkan
- Penyaluran KUR di NTB Capai Rp5,3 Triliun hingga November 2024
“Ada ketidaksabaran sehingga mengambil jalan pintas dan menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Ini yang membikin saya kecewa,” kata Jarot meluapkan rasa kecewanya.
Tak tinggal diam, Partai Golkar pun membela Gibran. Golkar saat ini telah menjelma sebagai perisai kuat yang melindungi Gibran dari segala jurus yang dikeluarkan oleh PDIP untuk menggerus elektabilitas Gibran.
Ketua DPP partai Golkar Ace Hasan Syadzily membalas DPP PDIP, gibran tidak melanggar konstitusi, justru kontitusilah yang memberi ruang untuk Gibran menjadi pemimpin muda.
“”Tidak ada yang menabrak konstitusi,” kata Ace, dikutip dari detik.com, Rabu 1 November 2023.
