Bukan cuma bantuan PPN, pemerintah juga memberikan insentif kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk pengurusan administrasi rumah baru. Mulai dari BPHTB dan lain-lain senilai Rp4 juta. Pemberian insentif ini berlaku hingga tahun 2024.
“Untuk MBR diberi bantuan administratif, kira-kira cost administrasi termasuk BPHTB dan lain-lain itu kan Rp13,3 juta. Pemerintah akan kontribusi Rp4 juta dan ini akan berlaku sampai tahun 2024,” lanjutnya.
Berita Terkini:
- Eks Bupati Lombok Timur Bakal Diperiksa Dugaan Korupsi Rp52 Miliar Lahan MXGP Samota
- Polisi Agendakan Periksa Oknum Anggota DPRD NTB Dugaan Penipuan Proyek Rp1,29 Miliar
- MJA Targetkan Seribu Beasiswa Per Tahun untuk Putra-putri Lombok Utara
- MDMC Gelar Program “Karang Tangguh” di NTB, Upaya Tekan Risiko Dampak Bencana
Ia pun mengatakan dari perhitungan terkini pemerintah, sektor perumahan dan sektor konstruksi kontribusi PDB-nya turun. Totalnya, kontribusi konstruksi ke PDB diperkirakan hanya mencapai 14 hingga 16 persen
“Tadi dalam rapat lanjutan bersama Presdien terkait PPN untuk perumahan, utamanya untuk dorong sektor perumahan yang PDB-nya rendah turun hingga 0,67 persen dan konstruksi 2,7 persen. Di mana kontribusinya ke PDB 14 hingga 16 persen,” paparnya.
“Jumlah tenaga kerjanya 13,8 juta. Lalu, kontribusi pajak 9,3 persen, dan PAD 31,9 persen,” tambahnya. (JEF)
