Mataram (NTBSatu) – Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Bangbang Surono mengatakan, program penanggulangan terorisme di Nusa Tenggara Barat oleh tim Sinergitas 46 Kementerian atau Lembaga telah membawa dampak positif.
“Sejak kami intervensi ke sini dampaknya sangat luar bisa menekan radikalisme dan terorisme, banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, lebih kondusif,” katanya dikutip dari Laman BNPT Sabtu, 21 Oktober 2023.
Menurutnya, Provinsi NTB menjadi salah satu lokasi fokus tim Sinergitas sejak tahun 2018. Tahun ini, sebanyak 76 rencana aksi dilakukan di 5 kabupaten kota yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, serta Kabupaten Sumbawa Barat.
Berita Terkini:
- Mataram Siaga Cuaca Ekstrem: Sembilan Pohon Besar Tumbang dalam Sehari, Kerugian Capai Puluhan Juta
- Pengambilalihan Sunrise Land Lombok Disebut Keperluan Bagi-bagi Jatah Timses
- Nasib 61 Armada Sampah Selaparang, Antara BBM Terbatas dan TPS Jauh
- Hingga Akhir Bulan, Guru di NTB Masih Ada Belum Terima Gaji
Lebih lanjut, menurut Bangbang, rencana aksi akan meliputi pembangunan fisik seperti pemberian alat kerja, dukungan permodalan dan pembangunan balai latihan kerja, serta pembangunan SDM melalui seminar, sosialisasi, atau pun penyuluhan bertema wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.
Walaupun kondisi NTB saat ini lebih kondusif, Sestama BNPT sekaligus Ketua Tim Pelaksana Sinergisitas mengingatkan, agar seluruh Kementerian atau Lembaga serta Pemerintah NTB tetap konsisten dan waspada. Dirinya pun mendorong agar pemerintah setempat turut membentuk Rencana Aksi Daerah terkait penanggulangan terorisme.
“Kami mengajak Kementerian dan Lembaga serta Pemda untuk bersama bersinergi dan berperan aktif sesuai peran tugasnya melaksanakan Sinergisitas secara berkelanjutan, kita tetap harus waspada, jangan sampai kita lengah jadi muncul lagi bibit radikalisme dan terorisme masyarakat,” terangnya.
Harapannya, pembangunan fisik dan SDM yang dilakukan oleh negara dapat mengubah mindset penerima manfaat menjadi inklusif dan konstruktif. (ADH)
