“Karena kan sekarang ini banyak kenaikan harga sudah berapa, kenaikan honor penyelenggara juga naik, jumlah penyelenggara juga berkembang, terus alat sosialisasinya tidak ada dan kurang biayanya, ini arus kita hitung juga,” tegasnya.
Oleh karenanya, ia mengaku, dari perhitungan KPU, anggaran yang dinilai akan layak bagi penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan kebutuhan disetiap item-item pembiayaan yakni pada angka Rp166 miliar.
Baca Juga : MK Kabulkan Penarikan Satu Gugatan Batas Usia Minimal Capres-Cawapres
“Tapi namanya anggaran inikan juga harus disepakati bersama, kita pun juga melihat kalau pun berkurang, berkurangnya seberapa, itu tidak bisa kita sampaikan di sini, karena angka itu kan harus kita hitung-hitung detail lah,” pungkasnya.
Menanggapi usulan TAPD terkait besaran anggaran Pilkada sebesar Rp125 miliar yang selisihnya Rp46 miliar dengan permintaan KPU NTB, menurutnya, jika angka itu dipaksakan, maka dikhawatirkan penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang dapat terganggu.
“Belum layak lah,” tegasnya.
Baca Juga : DPR Sahkan Arsul Sani Jadi Hakim MK Terpilih
