Rancangan Perpres Jurnalisme Berkualitas Segera Terbit

Mataram (NTB Satu) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai hak penerbit atau publisher right segera rampung. Ia menyebut, kalau pembahasan aturan itu tidak kunjung selesai karena terdapat perbedaan pendapat setiap pemangku kepentingan. Namun, Jokowi menilai aturan tersebut akan mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. "Prosesnya sudah hampir selesai. Belum selesai, hampir selesai. Semoga ini tinggal sedikit, tidak menjadi tarik-menarik lagi," katanya pada pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Istana Negara, Jakarta, Senin, 25 September 2023. Jokowi berharap dengan perpres hak penerbit ini bisa membantu industri pers tanah air yang ikut terdampak atas kodisi perekonomian dunia. Menurutnya, perlu ada payung hukum yang melindungi media massa di tengah perkembangan teknologi informasi. "Mestinya perkembangan teknologi itu bisa menciptakan potensi ekonomi baru, bukan membunuh ekonomi yang sudah ada, bukan menggerus ekonomi yang sudah ada," ungkapnya. Perpres hak penerbit ini akan mengatur sejumlah hal, termasuk kewajiban kerja sama platform digital dengan media massa lokal. Perpres itu juga akan menjadi landasan pembentukan komite independen yang bertugas sebagai penengah industri media dengan platform digital. Baca Juga : Pengamat Politik Sebut Figur Lalu Iqbal Terbuka Lebar Bertarung di Pilgub NTB 2024 Moh Rum Resmi Dilantik Menjadi Pj Wali Kota Bima Buka Event Alunan Budaya Desa, Sukiman Azmi: Kado Terindah dan Termanis di Hari Terakhir Saya Kasus Satpam Pukul Mahasiswa dan Pendaftaran Jalur Mandiri Unram Pelanggaran Maladministrasi! Lakukan Transformasi Digital, Perpustakaan Ummat Manfaatkan Artificial Intelligence Meskipun menurut Jokowi dengan hadirnya Perpres hak penerbit akan mendukung media-media di Indonesia, tetapi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA) meminta Jokowi untuk mengkaji ulang Perpres tersebut. Ketua Umum Aji Indonesia, Sasmito Madrim, pada bulan Juli 2023 lalu mengatakan, bahwa dalam peraturan tersebut harus ada jaminan terhadap dampak kesejahteraan jurnalis. “Oleh karena itu, penting untuk publik mengakses draft rancangan Perpres tersebut,” jelasnya. Sejalan dengan Sasmito, Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut menegaskan, bahwa substansi Perpres harus berfokus dalam memperbaiki ekosistem jurnalisme di Indonesia. Menurut Wens, salah satu solusi yang sudah diterapkan di negara lain adalah designation clause yang terdapat dalam Media Bargaining Code di Australia. “Melalui pasal itu hanya platform yang menolak berkontribusi secara signifikan terhadap upaya memperbaiki ekosistem media yang diwajibkan memenuhi ketentuan dari peraturan,” jelasnya. Baca Juga : Pengamat Politik Sebut Figur Lalu Iqbal Terbuka Lebar Bertarung di Pilgub NTB 2024 Moh Rum Resmi Dilantik Menjadi Pj Wali Kota Bima Buka Event Alunan Budaya Desa, Sukiman Azmi: Kado Terindah dan Termanis di Hari Terakhir Saya Kasus Satpam Pukul Mahasiswa dan Pendaftaran Jalur Mandiri Unram Pelanggaran Maladministrasi! Lakukan Transformasi Digital, Perpustakaan Ummat Manfaatkan Artificial Intelligence Hal selaras disampaikan pula Ketua Umum IDA, Dian Gemiano dan Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan. Keduanya menyampaikan gagasan agar regulasi Perpres terhadap media ini harus menciptakan rasa keadilan bagi seluruh penerbit media dan tidak menjadi langkah mundur bagi industri media digital di Indonesia. Salah satu platform terbesar di Internet, Google Indonesia telah merespons rancangan Perpres ini pada 25 Juli 2023. Google menegaskan bahwa pihaknya tidak akan lagi menayangkan konten berita di platformnya jika Perpres ini diterapkan. Hal serupa juga pernah dilakukan Google di Australia dan Kanada. Jika Google benar-benar melakukan itu, maka platform mesin pencari Google tidak akan menayangkan konten yang berasal dari penerbit media di Indonesia. Selain kehilangan traffic pembaca, penerbit media berpotensi kehilangan miliaran rupiah pendapatan. (JEF) Baca Juga : Pengamat Politik Sebut Figur Lalu Iqbal Terbuka Lebar Bertarung di Pilgub NTB 2024 Moh Rum Resmi Dilantik Menjadi Pj Wali Kota Bima Buka Event Alunan Budaya Desa, Sukiman Azmi: Kado Terindah dan Termanis di Hari Terakhir Saya Kasus Satpam Pukul Mahasiswa dan Pendaftaran Jalur Mandiri Unram Pelanggaran Maladministrasi! Lakukan Transformasi Digital, Perpustakaan Ummat Manfaatkan Artificial Intelligence