Kritik Pedas Fahri Hamzah Terkait Lemahnya DPR Mengawasi Kasus Kakap

Mataram (NTBSatu) – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah melakukan konsolidasi untuk para kader dan simpatisan Partai Gelora di Kota Bima dan Kabupaten Bima, di Villa Kosambo Kelurahan Mande Kota Bima, Kamis 21 September 2023.
Dalam pidatonya, Fahri menggarisbawahi pentingnya politik sebagai alat untuk mencapai kebaikan, sambil menyoroti dampak negatif yang mungkin muncul jika kekuasaan jatuh ke tangan yang salah.
Berita Terkini:
- Ketua dan Wakil Ketua DPRD Dukung Penuh Porkab Sumbawa 2025
- 1.353 Atlet Siap Bertanding di Porkab Sumbawa, Bupati Jarot Sebut Persiapan Menuju PON 2028
- Penyidikan Kasus PPJ Lombok Tengah Tersendat di BPKP NTB
- Banjir di Dusun Kalbir Lunyuk, Bukit Ditanami Jagung Jadi Sorotan
“Kita bisa saksikan di pemberitaan, tidak sedikit kepala daerah yang ditangkap KPK, dan Menteri di OTT KPK. Pemimpin kita ini ada, tapi keluarganya maling uang rakyat, ini yang harus kita perangi sekarang,” tegasnya.
Fahri juga menegaskan lumpuhnya fungsi pengawasan dari DPR RI, dengan minimnya anggota DPR yang bersuara untuk berbagai kasus korupsi yang sempat heboh, misal korupsi BTS senilai 17 Triliun atau transaksi mencurigakan yang dipantau PPATK senilai 349 Triliun.
“Anehnya, tidak kita jumpai anggota DPR yang mengajukan hak angket terhadap perkara besar ini. Mereka lumpuh. Partai Gelora ingin mengembalikan wibawa DPR sebagai lembaga pengawasan yang menjaga dana publik agar tidak dikorupsi oleh maling-maling uang rakyat,” ucapnya.