FSGI Sayangkan Putusan MK Soal Kampanye di Lembaga Pendidikan dan Pemerintahan

Mataram (NTB Satu) – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan, peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus). Hal tersebut diperbolehkan oleh MK sepanjang peserta pemilu tidak menggunakan atribut kampanyenya saat pelaksanaan. Aturan itu tertuang dalam Putusan MK nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa, 15 Agustus 2023. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti mengatakan tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan merupakan ruang netral untuk kepentingan publik. Sehingga, menurutnya, tempat tersebut bukan untuk kampanye. Baca Juga: Eskalasi Pilgub NTB Kian Hangat, Inilah “Head to Head” Bang Zul dengan Pathul Bahri Praktisi Hukum asal Lombok Timur ini Rela Lepas Jabatan Hakim Agung untuk Jadi Caleg Tarik Minat Wajib Pajak, Bappenda NTB Kembali Gelar Samsat Night Music di Lombok Timur Mau Cepat Jadi PNS? Berikut Instansi Pemerintah Paling Sepi Peminat dan Berpeluang Besar “Padahal selama ini, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah menjadi ruang netral untuk kepentingan publik. Sehingga dilarang menggunakan fasilitas pendidikan dan fasilitas pemerintah dijadikan tempat kampanye saat pemilu," kata Retno dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Agustus 2023. Retno menjelaskan kondisi tersebut sangat berbahaya untuk netralitas lembaga pendidikan ke depannya. “Apalagi jika yang berkampanye adalah kepala daerah setempat, relasi kuasa ada dan bahkan bisa menggunakan fasilitas sekolah tanpa mengeluarkan biaya. Jika menggunakan aula yang berpendingin udara, maka beban listrik menjadi beban sekolah," tuturnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo mengatakan, jika tempat pendidikan dijadikan tempat berkampanye, secara teknis akn menyulitkan sekolah dan berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik. “Secara teknis nantinya juga akan sulit bagi sekolah saat lembaganya digunakan untuk tempat kampanye di saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Hal ini juga berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik nantinya,” ujarnya. Baca Juga: Eskalasi Pilgub NTB Kian Hangat, Inilah “Head to Head” Bang Zul dengan Pathul Bahri Praktisi Hukum asal Lombok Timur ini Rela Lepas Jabatan Hakim Agung untuk Jadi Caleg Tarik Minat Wajib Pajak, Bappenda NTB Kembali Gelar Samsat Night Music di Lombok Timur Mau Cepat Jadi PNS? Berikut Instansi Pemerintah Paling Sepi Peminat dan Berpeluang Besar Terdapat sejumlah alasan, pihaknya menyayangkan putusan MK tersebut. Pertama, FSGI mempertanyakan fungsi kampanye di Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), mengingat para murid di tingkat sekolah tersebut belum memiliki hak pilih. “Bahkan di SMA dan SMK pun hanya sebagian peserta didik yang sudah memiliki hak pilih karena sudah berumur 17 tahun. Mereka adalah pemilih pemula, yang jumlahnya cukup besar dan menjadi target banyak caleg, cabup/cawalkot, cagub dan capres,” jelasnya. FSGI juga menilai kalau tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah seharusnya menjadi ruang netral untuk kepentingan publik, sehingga tidak perlu digunakan untuk kepentingan elektoral tertentu. Karena seharusnya larangan kampanye di ketiga sarana tersebut bersifat mutlak. “Apabila MK berdalil bahwa tempat ibadah tidak layak digunakan untuk kepentingan kampanye tanpa syarat karena menjadi salah satu upaya untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai ketuhanan berdasarkan Pancasila. Begitu pun seharusnya dengan tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah,” tambahnya. Baca Juga: Eskalasi Pilgub NTB Kian Hangat, Inilah “Head to Head” Bang Zul dengan Pathul Bahri Praktisi Hukum asal Lombok Timur ini Rela Lepas Jabatan Hakim Agung untuk Jadi Caleg Tarik Minat Wajib Pajak, Bappenda NTB Kembali Gelar Samsat Night Music di Lombok Timur Mau Cepat Jadi PNS? Berikut Instansi Pemerintah Paling Sepi Peminat dan Berpeluang Besar Heru melanjutkan, tempat pendidikan memang boleh menjadi tempat untuk mempelajari ilmu politik, tetapi tidak untuk kepentingan politik elektoral tertentu. “Fasilitas pemerintah boleh digunakan untuk pencerdasan politik bangsa, tetapi tidak untuk kepentingan elektoral tertentu,” tegasnya. Adapun mengenai persyaratan "tanpa atribut" dalam berkampanye di kampus, ia menerangkan kalau hal tersebut tidak menghilangkan relasi kuasa dan uang. “Sebab, dua hal itu bisa saja disalahgunakan oleh institusi pendidikan untuk mengomersialkan panggung politik di dalam tempat pendidikan,” tuturnya. (JEF)