Atas dasar hal tersebut, FSGI mengajukan tujuh rekomendasi kepada pemerintah sebagai petimbangan memperbaiki PPDB sistem zonasi.
- FSGI mendorong Presiden Republik Indonesia untuk mempertahankan PPDB sistem zonasi. Karena sistem ini yang paling mendekati prinsip keadilan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 terkait pemenuhan hak atas Pendidikan yang menjadi kewajiban negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- FSGI mendesak pemerintah kabupaten/kota untuk segera membangun SMPN baru dan Pemerintah Provinsi segera membangun SMAN dan SMKN baru di wilayah kecamatan yang tidak ada SMPN atau SMAN atau SMKN.
“SDN di berbagai daerah relatif mencukupi jumlah dan penyebarannya, namun begitu SMPN dan SMAN/SMKN jumlahnya langsung jomplang, sehingga berbentuk piramida. Semakin tinggi jenjang pendek, semakin sedikit jumlah SMAN/SMKN. Karena itu yang banyak dijumpai kecurangan adalah di jenjang SMAN/SMKN,” jelasnya.
- FSGI mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan wilayah kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri di jenjang SMP, SMA dan SMK. Kalau berkoordinasi dengan Kemendikbudristek yang menyiapkan anggaran untuk membangunkan gedung sekolah baru, yang lahannya harus disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Tentu saja luas lahan harus berdasarkan standar sarana dan prasarana yang sudah diatur dalam Permendikbud tentang standar sarana dan prasarana,” lanjutnya.
- FSGI mendorong pemerintah daerah pemerintah daerah melakukan regrouping atau merger dengan SDN terdekat yang kekurangan murid atau tidak mendapatkan murid saat PPDB.
“Dengan begitu gedung-gedung SD yang kosong dapat dibangun kembali menjadi gedung SMPN agar lebih banyak calon peserta didik yang diterima PPDB di sekolah negeri. Sedangkan untuk perpindahan peserta didik dari dampak merger sekolah harus memperhitungkan jarak 1-3 KM dari zonasi sekolah SD jika mengikuti ketentuan dalam kebijakan PPDB,” terangnya.
Baca Juga :
- FSGI Minta Kepala Daerah Evaluasi Dinas Dukcapil hingga Berpikir Kreatif Penerapan PPDB Zonasi
- Lama Ditunggu, Akhirnya Nadiem Makarim Tanggapi Masalah PPDB Jalur Zonasi
- Presiden Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB Sistem Zonasi
- Kisruh PPDB Zonasi Belum Selesai, Komisi X DPR Ultimatum Mendikbudristek
- Tuai Protes, Mendikbudristek Tegas Tetap Lanjutkan PPDB Sistem Zonasi
