Mataram (NTB Satu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah memanfaatkan sejumlah hasil riset di NTB sebagai dasar pengambilan kebijakan. Berdasarkan laporan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB, persentase hasil riset sebagai dasar pertimbangan kebijakan ini telah mencapai 80 persen.
Kepala Sub Bidang Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Brida NTB, Hipzul Imtihan Wathani, S.Kel., M.Ak., mengatakan, hasil riset untuk bahan pertimbangan kebijakan memang sudah jelas arahnya.
“Misalnya program zero waste, penelitiannya perlu seperti apa dan ditekankan bagaimana. Maka dari penelitian itu, hasil penelitiannya dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pada program zero waste,” ujarnya kepada NTB Satu, Senin, 7 Agustus 2023.
Untuk di Pemprov NTB sendiri, lanjutnya, secara persentase penggunaan hasil riset sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan sudah di atas 80 persen.
Baca Juga:
- Izin Jalan Ribuan Sapi Bima Belum Keluar, Peternak Desak Gubernur NTB Segera Carikan Solusi
- Ibunda Bimbim Meninggal Dunia, Ini Lagu Haru Slank yang Terinspirasi Olehnya
- Profil Bunda Iffet Ibu Bimbim, Sosok Penting Penyelamat Slank dari Keterpurukan
- Ratusan Peserta Ikuti Rally Rumble 2025, Ajang Tenis Terbesar di Mataram
“Artinya riset-riset yang berhubungan dengan bahan pertimbangan kebijakan implementasinya sudah sangat tinggi. Dari hasil riset yang cocok dengan permasalahan yang ada, penting sekali untuk dijadikan bahan pertimbangan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, diseminasi hasil riset dan inovasi teknologi sebagai bahan pertimbangan kebijakan merupakan hal yang sangat penting agar setiap program pemerintah tepat sasaran.
“Sehingga melalui penelitian tersebut, program pemerintah yang telah dicanangkan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan target yang ditentukan. Termasuk juga, untuk mengakselerasi ketercapaian dari program tersebut bila ada kendala,” tambahnya.
Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa dengan adanya riset dan inovasi dalam proses pembuatan kebijakan ini seperti dua buah mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.
“Ini barang seperti dua mata uang dalam satu koin, karena itulah saat ini Pemprov NTB sudah memiliki Brida untuk melakukan berbagai percepatan di daerah, yakni riset dan inovasi di daerah,” tuturnya. (JEF/*)
