“Kemudian yang kedua, karena kita tidak ingin masuk dalam debatable, di mana dengan berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undang itu masing-masing orang punya tafsir sendiri-sendiri,” pungkasnya.
“Fraksi demokrat tidak ingin debatable soal itu, maka tolak ukurnya adalah norma plus aspiratif,” tambahnya.
Politisi Demokrat itu pun mengatakan, apapun yanh diputuskan pimpinan nanti merupakan yang terbaik bagi masyarakat.
Baca Juga:
- Nurbaya Sari Pimpin PSOI NTB, Fokus Pengembangan Atlet Muda hingga Perbanyak Event Surfing
- Profil Budi Djatmiko, Komut PT Pos Indonesia Pengganti Rhenald Kasali
- Alasan Rhenald Kasali Mundur dari Jabatan Komut PT Pos Indonesia
- Dana TKD NTB 2025 Capai Rp19,48 Triliun, Peluang Emas Transformasi Ekonomi di Era Iqbal-Dinda
“Kita ingin apa yang menjadi keputusan dewan nanti itu menjadi kebaikan untuk kita semua, supaya tidak ada lagi bola-bola liar seakan-akan di DPR itu ada permainan, saya kira tidak,” imbuhnya.
“Semangat kita sama dengan seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi, untuk melahirkan penjabat gubernur yang berpihak kepada kepentingan publik, yang mampu melanjutkan pembangunan,” tambahnya.
Diketahui, sampai saat ini belum ada statemen resmi dari pimpinan DPRD mengenai hasil dari rapat tersebut. (ADH)
