Mataram (NTB Satu) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah meluncurkan 22 percontohan desa antikorupsi tahun 2023.
22 desa percontohan itu tersebar dari ujung barat hingga timur Indonesia.
Desa anti korupsi merupakan wujud nyata pelibatan masyarakat dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya di desa.
22 desa percontohan ini akan jadi model yang menginspirasi desa-desa di seluruh indonesia dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih.
Baca Juga:
- Capaian Monev Diapresiasi Gubernur, KI NTB Siap Gelar Anugerah 2025
- Korban Banjir dan Longsor Sumatra Bertambah: 969 Warga Meninggal, 262 Masih Hilang
- Dituding Berbohong soal Listrik Aceh Nyala 93 Persen, Bahlil Akhirnya Minta Maaf
- 9.416 PPPK Paruh Waktu Pemprov NTB Segera Kantongi NIK
Adapun 5 indikator yang harus dipenuhi hingga dicanangkan sebagai desa antikorupsi adalah, penguatan tata laksana, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes. Lalu Penguatan pengawasan kinerja pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Kemudian penguatan kualitas pelayanan publik seperti layanan pengaduan masyarakat dan keterbukaan informasi publik. Penguatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja. Terakhir, kearifan lokal, yaitu adanya budaya atau hukum adat terkait upaya pencegahan korupsi.
Berikut 22 desa antikorupsi tahun 2023:
