Ia tegaskan bahwa sejarah memberikan pelajaran kekuasaan tetap harus dikontrol oleh kekuasaan yang lain. Agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian.
Lebih lanjut ia tegaskan, Partai Demokrat bertekad untuk menegakkan kembali kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara sesuai dengan prinsip check and balance dalam sistem presidential.
Lalu ia pun menerangkan, saat ini Partai Demokrat juga mencermati etika pejabat negara dan kaidah tata pemerintahan yang baik good Governance khususnya dengan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, atau etis dan tidak etis dilakukan oleh para pejabat negara.
Misalnya kata AHY, terkait keterlibatan pejabat negara dalam kegiatan bisnis di lingkungan pemerintahan atau lembaga negara dimana ia berada.
Baca Juga :
- AHY Masuk Kandidat Kuat Cawapres Anies, IJU : Kita tunggu saja
- Pertemuan AHY – Puan Diyakini Demokrat NTB Pengaruhi Eskalasi Politik Nasional
- PKS NTB yakin AHY tak tergoda tawaran jadi Cawapres Ganjar Pranowo
- Pidato di Acara Milad PKS, AHY Kritik Hukum yang Terkesan Tajam ke Lawan, Tumpul ke Kawan
- Demokrat NTB Terus Dorong AHY Bisa Dampingi Anies di Pilpres