Mataram (NTB Satu) – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyapaikan sambutan pada acara milad PKS ke-21, Sabtu 20 Mei 2023.
Secara tegas AHY menilai saat ini, penegakan hukum masih tebang pilih, bahkan ia dengan tegas mengatakan hukum kemungkinan bisa digunakan sebagai alat untuk menghajar lawan politik.
“Praktek penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah tumpul ke atas, tajam ke lawan tumpul ke kawan, kita yang kritis PKS, Nasdem, Demokrat dianggap musuh negara, jangan sampai ada masyarakat yang bungkam takut bersuara di negerinya sendiri,” kata AHY saat memberikan sambutan di acara Milad ke-21 PKS yang disiarkan oleh official PKS TV.
Ia pun mengatakan di acara milad PKS itu bisa menjadi momentum bagi pertemuan visi kebangsaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta memajukan demokrasi pembangunan dan peradaban.
Tentunya untuk mengawal proses kebangsaan itu, terlebih dahulu koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan sebagai upaya mencapai cita-cita tersebut.
“Demokrat, Nasdem, dan PKS beberapa bulan yang lalu telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, Demokrat juga siap bersinergi perjuangan untuk kolaborasi dengan PKS dan tentu juga Nasdem,” katanya.
Menapaki jalan perjuangan itu, menurut putra dari Presiden SBY itu haruslah diawali dengan memetakan jalan politik dan berupaya menghadirkan politik yang bermartabat serta mengutamakan nilai-nilai moralitas.
“Meluruskan jalan menghadirkan keadilan bisa mewujudkan harapan baru, harapan mewujudkan perubahan dan perbaikan di negeri kita ini” jelasnya.
Lebih lanjut AHY menjelaskan mengenai persoalan yang saat ini silih berganti menimpa masyarakat Indonesia. Mulai dari penghasilan yang tidak membaik, mahalnya harga-harga, daya beli yang menurun, pengangguran, hingga kesejahteraan yang tak kunjung datang bagi masyarakat.
Ia membandingkan dengan adanya proyek-proyek negara mercusuar yang sangat mudah direalisasikan.
“Di sisi lain utang Indonesia terus membengkak lebih dari 7.800 T. Jauh diatas keamanan fiskal negara kita,” paparnya.
Kemudian di sisi lain, ia menginginkan untuk menciptakan demokrasi yang sehat di 2024 mendatang, penyelenggara pemilu haruslah bersikap tidak berat sebelah, serta memiliki integritas dalam menjaga komitmen bersama dengan asas jurdil demi mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia.
“Kami berharap para penyelenggara pemilu benar-benar bisa bersikap netral dan independen,” tandasnya. (ADH)
Lihat juga:
- Lumpur di Jalan Nasional Sape-Kota Bima Menggunung, Puluhan Kendaraan Terjebak
- Kisah Keramat Pantai Lawata, Jadi Pelabuhan Darurat hingga Lubang Persembunyian Tentara Jepang dari Pasukan Australia
- Genderang Merah Putih VII Disebut Menyimpang dari Tema, Panitia: Temanya Bebas
- Satu Keluarga Terlibat Kecelakaan Maut di Dompu, Dua Orang Tewas
- Walhi Beberkan Kejahatan Lingkungan Hidup di NTB: Kerusakan Alam, Korupsi, dan Ketidakadilan
- Viral Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Edarkan Narkoba, Somasi Narkoba NTB Minta APH Libatkan Masyarakat Mencari Fakta
