AJI Kecam Humas ITDC Larang Wartawan Wawancara Erick Tohir soal Utang WSBK

Mataram (NTB Satu) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram mengecam tindakan Coorporate Secretary Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang mengintervensi pemberitaan jurnalis saat meliput kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir di Kawasan Mandalika, Minggu 9 Juli 2023. Kronologisnya, Coorporate Secretary ITDC Indah Sari diduga mengintervensi pemberitaan jurnalis dengan melarang menanyakan persoalan lain diluar agenda kunjungan Erick Thohir ke Sirkuit Mandalika. Selain itu, Indah juga mengancam tidak mengundang wartawan yang tidak dapat diajak kompromi. Baca Juga: Padahal saat yang sama, jurnalis sudah siap dengan agenda menanyakan utang Rp4,6 Triliun yang ditinggalkan event World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika. Ketua Divisi Advokasi AJI Mataram, Idham Khalid mengurai kronologi kejadian. Awalnya Indah Sari briefing dengan sejumlah jurnalis, meminta agar tidak menanyakan masalah di luar konteks kujungan kerja. Tibalah Menteri BUMN, Erick Tohir sekitar pukul 14.25 dan media melakukan doorstop pukul 14.35 Wita. Beberapa pertanyaan ditujukan ke Erick. Wartawan detik Helmy bertanya soal isu Cawapres dan Parman wartawan Talikanews sempat mengkonfirmasi soal piutang yang berdampak pada WSBK Mandalika. "Rencana WSBK dihapus pak?,” tanya Parman."Yang bilang WSBK Dihapus siapa? Salah," jawab Erick. Baca Juga: Karena telah menanyakan isu WSBK. Di sana awalnya Indah mencoba menegur Parman dengan nada bercanda. "Sudah ku bilang kenapa tanya WSBK? Awas kamu mas". Parman yang saat itu menyeruput rokok nampaknya tersenyum saja mendengar teguran Indah. Namu Indah rupanya tidak menerima itu dengan menyebutkan "Kamu belum tahu orang Palembang ya. Awas kamu!". "Awas kamu saya tidak akan undang lagi. Liat saja!" kata Indah tampak kesal. Setalah itu ada insiden pelarangan naik HiAce berdasarkan keterangan Lukman SCTV, Munakir dan Bukhori dan Adi wartawan Lombok Tengah. Ketua AJI Mataram M. Kasim mengecam tindakan Humas PT ITDC Indah Sari mengatur sekaligus mengintervensi pemberitaan jurnalis. Tindakan itu sama halnya menghalang-halangi kerja jurnalis. Baca Juga: Dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. “AJI mengecam tindakan dalam apapun yang menghalang-halangi kerja jurnalis baik dalam bentuk intervensi terhadap kerja-kerja jurnalis, apalagi informasi yang akan disampaikan jurnalis sesuai fakta dan dibutuhkan publik," kata Kasim. Tugas Indah Sari sebagai Humas PT ITDC sebaiknya memfasilitasi jurnalis untuk mendapatkan informasi di ruang lingkup kerjanya. Tugas pokok dan fungsinya ini harus dijalani secara profesional bukan mengintervensi kebutuhan jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada publik. “Silahkan, dia (Indah,red) bekerja sesuai tupoksinya sebagai humas bukan masuk ke ranah kerja-kerja jurnalis. Jangan sampai menganggap diri dekat dengan beberapa jurnalis kemudian melampui batas kewenangannya," tegasnya. Baca Juga: Cem mengingatkan, siapapun harus menghargai dan menghormati kerja-kerja jurnalis untuk memperoleh informasi. Demikian pula, jurnalis saat menjalankan tugasnya mengedepankan etika serta prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalis. Perihal intervensi dan ancaman tersebut, ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan pimpinan ITDC mengevaluasi kinerja Indah Sari. Perbuatan mengintervensi kerja jurnalis akan menciderai kebebasan pers di Nusa Tenggara Barat. "Tindakan Humas ITDC ini menambah daftar kasus menghalang-halangi kerja jurnalis dan mengganggu indeks kebebasan pers di NTB," demikian tutupnya. Terkait inisiden ini, Humas ITDC Anggun Wijaya belum merespons NTBSatu hingga berita ini dimuat. (Tim)