Mengaku jadi Tumbal Kasus KUR Lombok Timur, Amirudin sebut Megawati hingga Moeldoko

Mataram (NTB Satu) - Terdakwa korupsi dana KUR Lombok Timur, Amirudin membacakan nota pledoi, Senin, 3 Juli 2023. Dalam penyampaiannya, dia mengaku hanya dijadikan tumbal dalam perkara tersebut. Mantan Kepala BNI Cabang Mataram ini menjelaskan, untuk verifikasi bukanlah menjadi tanggungjawabnya. "Tupoksi verifikasi ada Junior Relationship Manajer (JRM), Penyelia, dan PBP (Pemimpin Bagian Pemasaran),” jelasnya. Baca Juga: Dia tidak mengetahui bahwa dalam verifikasi itu pihak CV ABB memalsukan surat keterangan lahan (SKL), dan memalsukan data petani. "Itu merupakan ranah dari Payback Period (PBP). Hal itu juga sudah terbuka berdasarkan fakta persidangan," katanya di hadapan majelis hakim. Karena itu, menurutnya, merekalah yang paling bertanggungjawab dalam perkara tersebut. Karena sifat keputusan penyaluran kredit itu adalah kolektif kolegial. "Mungkin karena mereka berjumlah puluhan orang sehingga tidak dijadikan terdakwa,” ucapnya. Jika mereka dijadikan terdakwa, sambung Amiruddin, akan berdampak negatif terhadap reputasi BNI. Itu sebabnya, dirinya mengaku yang dijadikan sebagai tumbal. "Sehingga saya yang menjelang pensiun ini dijadikan tumbal oleh BNI," ujarnya. Setiap rapat di hari Rabu, dirinya selalu bertanya kepada seluruh pimpinan bidang terkait apakah ada permasalahan dalam penyaluran dana kredit KUR tersebut. "Saat rapat selalu ditanya masih on the track. Tidak ada kesalahan," akunya. Amirudin mengaku, dirinya menjadi korban internal dan eksternal PT BNI dengan beberapa alasan. Salah satunya, adanya tekanan dari pihak BNI Pusat. Baca Juga: "Tekanan itu atas dasar perintah dari Indah Megawati selaku Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian,” jelasnya. Lebih jauh dia mengatakan, sempat ada pertemuan di ruang rapat Gubernur NTB. Agenda itu turut dihadiri Indah Megawati. Saat itu, Indah tiba-tiba menghubunginya agar mengikuti rapat. Setelah itu, dia berkoordinasi dengan kantor cabang wilayah PT BNI Denpasar. Dan pihak menyetujui dirinya mengikuti rapat pertemuan tersebut. "Namun saat saya tiba di lokasi rapat, ternyata telah selesai,” ujar Amiruddin. Indah Megawati, sambungnya, datang bersama Lalu Irham Rafiudin Anum. Dalam pertemuan itu, Indah memperkenalkan Lalu Irham sebagai bendahara HKTI NTB. "Di sana saya diminta untuk menjalankan penyaluran dana KUR itu,” kata dia. Selanjutnya, Indah membawanya dan memperkenalkan PT SMA sebagai offtaker. Alasannya, karena Direktur PT SMA, Joanina Novinda Rachma merupakan anak pejabat negara, Moeldoko. Diketahui Moeldoko saat ini adalah Kepala Sekretariat Presiden (KSP), yang juga purnawirawan jendral TNI. Baca Juga: Pada pertemuan itu, Indah juga melaporkan ke kantor Pusat BNI bahwa PT SMA telah direkomendasikan untuk menjadi offtaker dengan bekerjasama dengan BNI kabupaten/kota. ”PT SMA dianggap perusahaan yang bertanggungjawab juga dengan kasus ini,” ujarnya. Di tengah perjalanan, PT SMA dan CV ABB ternyata melakukan kerjasama tanpa pemberitahuan ke PT BNI. Indah bersama HKTI NTB, dan PT SMA merekomendasikan CV ABB sebagai Collection Agent. ”Sehingga disalurkanlah dana KUR ke para petani,” ujarnya. Penyaluran dana KUR dikirim melalui PT MUG yang juga perusahaan milik Lalu Irham. Total yang sudah disalurkan Rp29 miliar. Berdasarkan fakta persidangan, bahwa uang yang masuk ke rekening PT MUG yang seharusnya dipergunakan pembelian Saprotan untuk petani jagung di Lombok Timur tidak digunakan semestinya. "Dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Tidak sesuai dengan program KUR tersebut,” bebernya. Selain itu, ada juga digunakan secara pribadi Lalu Irham Rafiudin Anum. Sehingga penyaluran ini bermasalah. ”Saya sama sekali tidak pernah diberikan apapun oleh saudara Lalu Irham atau orang lain yang terlibat dalam KUR tersebut,” akunya. "Demi Allah sepeserpun tidak pernah saya menikmati hasil dana KUR tersebut,” sambungnya. Menurutnya, tuntutan 14 tahun dari JPU sangat tidak adil. Di ruang tahanan dia mengaku selalu merenung, kenapa dirinya mendapat tuntutan yang sama dengan Lalu Irham. Baca Juga: "Lalu Irham yang nyata menggunakan dana KUR itu untuk keperluan pribadi,” ucapnya. Yang menjadi beban juga adalah jaksa menuntut uang pengganti Rp7,9 juta. Padahal uang tersebut masih berada di rekening petani. Sisi lain, pada tuntutan JPU menyatakan dirinya tidak pernah menikmati dana KUR tersebut. Namun, dirinya tetap diminta mengganti kerugian negara sebesar Rp7,9 juta. Karena itu dia memohon kepada majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan. "Memerintah Pimpinan Cabang PT BNI Mataram untuk menarik uang di rekening agar bisa diserahkan kepada negara,” pungkasnya. Sama seperti terdakwa Lalu Irham Rafiudin Anum, sidang putusan terhadap Amiruddin dilakukan pada Kamis, 6 Juli 2023 mendatang. (KHN)