Mataram (NTB Satu) – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), mendorong implementasi dan perluasan seluruh transaksi keuangan daerah secara elektronik.
Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
Dalam TP2DD ini Bappenda Provinsi NTB berkedudukan sebagai sekretariat tim. Tim TP2DD ini akan bekerja secara intensif untuk memastikan bahwa digitalisasi transaksi pendapatan berjalan lancar dan efektif di Provinsi NTB. Seluruh pihak terkait diharapkan dapat bersinergi dalam upaya ini, demi kemajuan dan kemudahan bagi masyarakat serta pemerintah daerah.
“Kita harus siapkan infrastruktur dan regulasi yang memadai dalam digitalisasi transaksi pendapatan. Selain itu, sosialisasi kepada wajib pajak dan pengguna jasa retribusi juga sangat penting agar mereka terbiasa menggunakan transaksi non tunai,” jelas Sekretaris Bappenda Provinsi NTB, Mohammad Husni, S.Sos., M.Si., ketika memimpin Rapat Sekretariat TP2DD untuk menentukan langkah-langkah dan rencana aksi kedepan, Rabu (10/5/2023) di Aula Bappenda Provinsi NTB.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Mukarram, S.H., M.H., menyampaikan beberapa strategi dan kiat-kiat untuk menyukseskan seluruh tugas TP2DD. Diantaranya, dengan menginventarisir beberapa peluang dan kendala dalam optimalisasi implementasi penerimaan pendapatan daerah.
“Langkah strategis untuk mengawali percepatan digitalisasi penerimaan pendapatan daerah adalah dengan menginventarisir seluruh potensi dan kendala yang ada. Baik itu dari penerimaan pajak daerah dan retribusi yang kita kelola, maupun dari OPD pengelola retribusi daerah,” ungkap Mukarram.
Beberapa materi yang dibahas dalam rapat tersebut adalah tentang efektifitas tugas tim yang akan bertanggung jawab untuk memantau perkembangan digitalisasi transaksi pendapatan, pemantapan roadmap, rencana aksi untuk setiap bidang, pembahasan kendala yang mungkin muncul, serta permasalahan yang terkait dengan pendapatan dan belanja daerah serta berbagai upaya dan strategi untuk meningkatkan cakupan elektronifikasi transaksi keuangan daerah. (GSR)
