Mataram (NTB Satu) – Banjir yang kerap melanda wilayah Senggigi, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dikhawatirkan mencoreng citra pariwisata. Apalagi Senggigi merupakan destinasi wisata unggulan di Lombok Barat.
Kalangan DPRD Lobar mengganggap Pemerintah Daerah Lobar belum fokus menentukan langkah mitigasi untuk meminimalisir risiko bencana di kawasan wisata Senggigi.
Upaya mengatasinya membutuhkan pemikiran yang sama antara semua pihak dalam meminimalisir risiko tersebut. Terutama yang berkaitan dengan persoalan tata ruang.
Ketua Komisi II DPRD Lombok Barat, Abubakar Abdullah mengatakan daerah Senggigi masih perlu mendapat atensi serius terkait persoalan tata ruang, lingkungan, dan persoalan izin mendirikan bangunan.
Menurutnya, kondisi geografis daerah tersebut yang rawan terhadap berbagai potensi bencana juga harus menjadi pertimbangan.
“Kita harus jujur dan menyadari bahwa NTB ini merupakan daerah yang rawan terhadap berbagai potensi bencana,” imbuh Abu, sapaan akrabnya, Kamis, 11 Mei 2023.
Beberapa pihak terkait belum fokus untuk menentukan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Menurutnya, sejauh ini masih berfokus pada penanggulangan pascabencana, bukan memaksimalkan mitigasi untuk mencegah bencana.
Ia menganggap Pemda Lobar belum fokus melakukan langkah-langkah mitigasi dalam hal penanggulangan bencana. Terutama dari sisi kebijakan maupun langkah-langkah penanggulangan risiko berbasis komunitas.
“Pemerintah, stakeholder, hingga masyarakat harusnya sudah banyak belajar dari kejadian-kejadian bencana di masa lalu, terlebih terjadinya gempa bumi, banjir dan longsor besar akhir tahun 2021 lalu,” ucapnya
Abu mengkhawatirkan, citra Senggigi yang menjadi salah satu kawasan wisata unggulan Lobar nantinya berimbas dan justru dicap menjadi kawasan wisata langganan banjir.
“Karena dalam sepekan, kawasan tersebut sudah dua kali disambangi air bah, sehingga membutuhkan monitoring dan evaluasi yang lebih detail untuk mencari solusi yang tepat, terkait persoalan tersebut,” ucapnya. (WIL)
Lihat juga:
- Pemkab Sumbawa Matangkan Master Plan Dermaga Limung, Pembangunan Tunggu Lampu Hijau Pusat
- Pemkab Sumbawa Pastikan Tidak Ada Tenaga Honorer 2026
- KPK Beri Pengusaha Tambak Udang Lombok Timur Tenggat Waktu hingga April 2026 Perbaiki IPAL
- Ferry Irwandi Respons Sentilan Anggota DPR RI soal Donasi Rp10 Miliar: Saya Tidak Marah dan Kesal
- Efisiensi Anggaran, Santunan Kematian Warga Mataram Dipangkas Rp200 Juta
- BKD Kota Mataram Mulai Penataan Besar-besaran Aset Warisan Lobar
