Mataram (NTB Satu) – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai bahwa peran dan fungsi DPR sekarang telah hilang dari fungsi dasarnya.
Menurut Fahri, seharusnya DPR lebih mengedepankan fungsi kontrol yang telah menjadi tanggung jawabnya. Sebab jika fungsi itu hilang maka kekuasaan akan mudah menyalahi segala regulasi yang ada.
Mantan pimpinan DPR RI ini melihat DPR sekarang malah menjalankan apa yang menjadi kewajiban eksekutif. Misalnya saja anggota dewan turut menjadi penyalur bansos. Hal itu membuat DPR semakin keluar dari relnya.
“Rupanya mereka jadi penyalur bansos. Itu bukan tugas anggota dewan,”ujar Fahri setelah acara diskusi bersama media yang berlangsung di Tua Kawa Caffee Sabtu 18 Maret 2023.
Secara kelembagaan menurut Fahri, DPR itu sejajar dengan eksekutif. Bahkan telah diberikan hak imunitas sehingga bebas untuk bersuara apa saja untuk mengawasi kinerja eksekutif.
“Pekerjaan anggota dewan itu tinggi. Dia memiliki perlindungan, punys hak imunitas. Punya gaji, punys protokoler untuk sejajar dengan pemerintah agar bisa mengawasi pemerintah,” ungkap pria kelahiran Sumbawa ini.
Menurut Fahri, saat ini cukup ironis karena peran dan fungsi DPR banyak diambil langsung oleh rakyat sendiri. Rakyatlah yang terlibat langsung dalam fungsi kontrol, padahal mereka telah memberikan mandat itu kepada anggota dewan.
“Lah kita rakyat disuruh ikut ngawasin. Enak aja. Ya makan gaji buta, itu gak benar. Semua akan akhirnya tidak dapat diawasi. Itu kan semua karena tidak ada pengawasan dewan. Bagaimana bisa pejabat yang gaya hidupnya aneh-aneh. Punya mobil segala macam dan dipamerkan lagi tidak ada pengawasan,” ujar Fahri.
Padahal seharusnya rakyat setelah memilih wakil-wakilnya, mereka terbebas dari segala macam peran itu. Rakyat harusnya fokus pada kehidupan dan aktivitasnya bukan malah disuruh mengawasi pemerintah.
“Lah terus rakyat terus mengawasi terus marah marah. Kalau di negara demokrasi maju itu rakyat habis nyoblos, tidur karena ada penjaga (DPR-red). Lah itu yang kita pilih untuk mengawasi,” tutur Fahri.
Fahri berharap, 10 anggota dewan pusat dari NTB tetap memiliki kemampuan untuk mengontrol kinerja dari eksekutif. (ADH)
