Mataram (NTBSatu) – Politisi sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar segera menerbitkan Perppu untuk meniadakan pemilihan gubernur.
Menurut Fahri, posisi Gubernur bukanlah sebuah jabatan politik, melainkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Untuk itu, perlu diatur agar tidak adanya pemilihan secara politik atau pemilihan bebas untuk jabatan Gubernur.
“Menyeret gubernur menjadi pejabat politik sama dengan menyeret Camat menjadi pejabat politik itu bisa bisa mengacaukan pembangunan di daerah ter-Politisasi dan menyebabkan stagnasi secara masif,” ujarnya dikutip NTBSatu dari media sosialnya, Rabu, 5 Juni 2024.
Baginya, sangat urgent Presiden Jokowi menetapkan bahwa Pilkada gubernur ditiadakan karena asasnya adalah dekonsentrasi bukan desentralisasi.
Berita Terkini:
- Pengendalian Inflasi NTB Telan Anggaran Rp295,33 Miliar
- Pembalap ARRC 2024 Sempatkan Nikmati Mandalika Sebelum Balapan
- Didampingi Staf Ahli Wapres, Aji Rum Kawal Penuntasan Lahan Pembangunan IAIN Bima
- Inspektorat Audit Investigasi Keuangan Rp32 Miliar PT GNE
- Aktivis Mahasiswa Lombok Timur Desak Dirut RSUD Soedjono Dipecat
Sementara undang undang otonomi daerah mengatur desentralisasi di tingkat dua (kabupaten/kota) sementara di tingkat satu (provinsi) adalah dekonsentrasi yang merupakan pendelegasian kewenangan administratif belaka.
Di sisi lain, ia menilai pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai jika adanya normalisasi antara kekuasaan pusat dengan daerah.
“Pertumbuhan ekonomi 8 persen ke atas hanya mungkin dicapai dengan melakukan normalisasi hubungan antara kekuasaan pusat dan daerah dan juga di antara kekuasaan yang ada di daerah,” tandasnya. (ADH)
