Mataram (NTB Satu) – Serikat Pekerja Nasional (SPN) menyelenggarakan Sidang Majelis Nasional (Majenas) IV di Hotel Lombok Garden, Selasa, 7 Maret 2023. Majenas tersebut diikuti oleh 110 delegasi dari 10 provinsi yang terdapat di Indonesia.
Total perwakilan SPN terdapat di 16 provinsi dengan 53 DPC dan 470 PSP. Keseluruhan anggota sebanyak 195.000 orang.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah diwakili Sekretaris Daerah, Drs. H. Lalu Gita Ariadi M.Si mengucapkan syukur atas suasana Majenas yang penuh hikmat. Oleh karena itu, ia berharap Rakernas yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 dapat dilaksanakan di NTB.
Pada kesempatan tersebut, Gita menyampaikan, sesuai dengan yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo, Indonesia sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, pada Rakernas 24 Februari 2023 lalu, Presiden Jokowi memberi instruksi kepada kepala daerah untuk segera membelanjakan APBD agar menggerakkan ekonomi di daerah. Selain itu, perlu melakukan pemberdayaan untuk membumikan UMKM.
Gita meminta agar ketersediaan barang-barang di tengah masyarakat terjual dengan harga terjangkau. Ia menekankan agar tidak mengejar pertumbuhan semata, melainkan tetap menjaga pengendalian ekomoni.
“Mudahan sinergitas kita berjuang bersama di masing-masing lini akan menghasilkan kondisi Indoneisa maju di masa yang akan datang,” ujar Gita.
Sementara itu, Ketua Industry All Council, Iwan Kusmawan mengatakan, Industry All Council lahir sejak 12 Juni 2012 dengan markas di Jenewa dan beranggotakan 57 juta orang di 140 negara. Indonesia menjadi salah satu ujung tombak bagi konfederasi serikat pekerja yang ada di seluruh dunia.
Di Indonesia terdapat 11 konfederasi yang tergabung dalam Industry All Council dan SPN termasuk di dalamnya. Terdapat tiga project coordinator yang ada di Indonesia. Sektor unggulan SPN adalah sektor garment dan textile.
Iwan mengungkapkan, Serikat Pekerja memiliki keinginan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis. Namun, masih ditemukan perusahaan yang masih beroperasi selama bertahun-tahun tanpa memiliki izin perusahaan.
“Oleh karena itu, Industry All Council akan terus berada di garda terdepan untuk membela hak dan kewajiban pekerja, apalagi pekerja yang dikriminalisasi oleh perusahaan,” tegas Iwan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP SPN, Djoko Heriyono mengapresiasi program 10.000 jaminan perlindungan sosial bagi petani dan buruh tani tembakau yang diinisiasi NTB. Ia berharap, program sejenis dapat dicontoh oleh Pemprov lain.
Ia juga mengapresiasi Pemprov NTB yang berhasil menjaga ketahanan ekonomi NTB selama pandemi Covid-19 melalui program Industrialisasi.
Industrialisasi adalah membangun industri pengolahan. Bukan bermaksud membangun pabrik besar, melainkan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dapat meningkatkan nilai jual barang. Nilai jual yang lebih tinggi akan memberikan pengaruh positif pada nilai beli, maka petani lebih untung. Dengan tumbuhnya industrialisasi, maka peluang kesempatan kerja akan lebih tinggi.
“Walaupun industri pariwisata menurun, namun geliat industri-industri yang lain masih tetap berjalan, bahkan meningkat berkat program industrialisasi,” kata Djoko.
Djoko juga mengupas tuntas mengenai Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat (JS3H) yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia sebagai wujud kasih sayang bagi para pekerja.
Program tersebut memiliki misi agar setiap pekerja mendapatkan jaminan sosial sampai akhir hayatnya, mulai dari kelahiran, sekolah, hingga jaminan hari tua, pekerja dapat menerima manfaat.
“Ke depan jika JS3H sudah berlaku, maka pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau kematian bisa langsung mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan atau kematian hanya dengan menunjukkan berita acara atau surat keterangan, tanpa direpotkan oleh masalah administrasi lainnya,” ujarnya.
Mewakili Menteri Ketenagakerjaan RI, Koordinator POPP Kresensia Harianja menyampaikan bahwa pembangunan SDM dan infrastuktur diibaratkan dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan. Program SDM tersebut penting, mengingat Indonesia akan memasuki bonus demografi pada tahun 2030 mendatang.
Jika bonus demografi tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan sangat merugikan Indonesia.
Tantangan pertama untuk mencapai bonus demografi adalah kaum milenial harus dapat menyesuaikan diri dari lingkungan agar dapat mencetak sejarah. Pilar utama daya saing bangsa ialah sumber daya manusia dan inovasi teknologi. Kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah menyebabkan proses pembangunan yang kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendorong semua sektor pemerintah.
Kepada peserta Majelis Nasional, ia berharap hasil sidang dapat memberikan pemikiran program pada tahun berikutnya yang lebih konkret dan disesuaikan dengan ekonomi global. Sehingga, dapat menyelaraskan iklim investasi dan iklim usaha untuk kepentingan negara. (GSR)
