Mataram (NTB Satu) – Bappeda NTB telah membahas mengenai persiapan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada Kamis, 9 Februari 2023.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 6 hingga 24 Februari 2023 di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi. Isi dari kegiatan tersebut merumuskan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah (PD) tahun 2024 hingga 2026.
Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi mengatakan, seluruh pihak mesti memastikan keselarasan antara RPD dengan Renstra PD. Selain itu, Iswandi menekankan agar RPD dan Renstra PD disusun secara paralel.
“Karena pada Maret mendatang, yaitu seminggu setelah penetapan RPD, Renstra PD juga ditetapkan” ujar Iswandi, dikutip dari laman Facebook Bappeda NTB, Selasa, 14 Februari 2023.
Iswandi juga menyatakan agar kegiatan tersebut menjadi forum yang partisipatif. Oleh karena itu, forum tersebut kemudian menghadirkan narasumber dan peserta dari banyak pihak, baik dari Pemerintah Pusat, OPD di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota, akademisi, mitra pembangunan, media, dan masyarakat umum.
Forum tersebut diharapkan dapat melahirkan empat rumusan penting untuk RPD sekaligus Renstra PD, antara lain isu strategis sektoral dan lintas sektor, sasaran strategis dan indikator kinerja perangkat daerah, strategi dan arah kebijakan, serta indikasi rencana program, kegiatan, lokasi, dan pendanaan.
“Menurut Inmendagri tahun 2022, paling tidak terdapat enam hal yang perlu diperhatikan dalam susun RPD,” terang Iswandi.
Enam hal tersebut adalah penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 hingga 2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi sampai dengan tahun 2025.
Kemudian, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2018 hingga 2023, isu-isu strategis yang berkembang, serta kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.
Iswandi menjelaskan, hasil akhir dari RPD dan Renstra PD adalah terwujudnya kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal dan taqwa serta kualitas lingkungan yang lestari dan asri serta kesejahteraan masyarakat yang mandiri. NTB diharapkan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Regional Bali-Nusra yang Inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu untuk mencapai sinergitas antara RPD dengan dan Renstra PD, Iswandi menyarankan agar seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota menyusun rencana strategis, output, outcome dan indikator kinerja, serta pengoptimalan tugas serta fungsi.
Selain itu, menurut Iswandi, perangkat daerah perlu memperhatikan keselarasan prioritas antara di seluruh kabupaten dan kota, provinsi, dan nasional.
“Jangan ragu ambil peran. Proses yang partisipatif juga diperlukan, dan dilengkapi dengan proses yang teknokratik,” pungkas Iswandi. (GSR)
