Lombok Timur (NTBSatu) – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, Abdul Muhid, mengomentari kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pancor yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir.
Ia mengatakan, kelangkaan BBM itu akan berpotensi mengganggu mobilitas maupun kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Di mana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur telah melakukan kerja sama dengan SPBU Pancor terkait pengisian BBM kendaraan dinas.
“Jadi SPBU Pancor ini sifatnya personal, tapi kepentingannya untuk orang banyak. Lalu pertanyaannya, kenapa mengalami stok sedikit atau tidak ada, sedang kenapa SPBU lain selalu terisi? Itu kan menjadi pertanyaan kita saat ini,” kata Abdul, Rabu, 29 Mei 2024.
Ia menegaskan, kondisi kelangkaan BBM yang berlangsung cukup lama itu merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan.
“Pemda Lotim harus memanggil pihak SPBU Pancor, karena ini ada kaitannya mengganggu tugas Pemda Lotim,” ucapnya.
Berita Terkini:
- Kejari Lombok Timur Temukan Proyek Laptop Rp32 Miliar Tidak Sesuai Spek, Tersangka Segera Diumumkan
- Kesenjangan Atlet Indonesia: Wushu Dipulangkan Demi Efisiensi, Timnas Bawa Pulang Rolex
- Gubernur Lalu Iqbal Tandatangani 6 Paket Proyek Senilai Rp45 Miliar
- Pemerintah Buka 1.554 Lowongan Guru Sekolah Rakyat, Pendaftatan Ditutup Besok
- Profil Mori Hanafi, Kader Gerindra yang Kini Nahkodai NasDem NTB
Sementara, Plt Kabag Umum Setda Lombok Timur, Ahmad Subhan, mengakui terjadi kendala pengisian BBM kendaraan dinas di SPBU Pancor. Ia pun menyayangkan kondisi tersebut.
“Kita harapkan perhatian dan kerja sama yang baik dari penyedia,” ucap Ahmad.
Ahmad membeberkan, selama ini pembayaran BBM kendaraan dinas di SPBU rata-rata mencapai Rp70-80 juta per bulan.
“Penggunaan sesuai kebutuhan kedinasan dan pembayaran sesuai tagihan, mudah-mudahan pada bulan berikutnya pelayanan bisa lancar,” harapnya.
Selain kendaraan dinas, kelangkaan itu juga dikeluhkan oleh warga sipil. Di mana mereka terpaksa morogoh kocek lebih banyak jika harus membeli BBM eceran. (MKR)
