Lombok Timur (NTBSatu) – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, Abdul Muhid, mengomentari kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pancor yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir.
Ia mengatakan, kelangkaan BBM itu akan berpotensi mengganggu mobilitas maupun kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Di mana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur telah melakukan kerja sama dengan SPBU Pancor terkait pengisian BBM kendaraan dinas.
“Jadi SPBU Pancor ini sifatnya personal, tapi kepentingannya untuk orang banyak. Lalu pertanyaannya, kenapa mengalami stok sedikit atau tidak ada, sedang kenapa SPBU lain selalu terisi? Itu kan menjadi pertanyaan kita saat ini,” kata Abdul, Rabu, 29 Mei 2024.
Ia menegaskan, kondisi kelangkaan BBM yang berlangsung cukup lama itu merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan.
“Pemda Lotim harus memanggil pihak SPBU Pancor, karena ini ada kaitannya mengganggu tugas Pemda Lotim,” ucapnya.
Berita Terkini:
- Pengendalian Inflasi NTB Telan Anggaran Rp295,33 Miliar
- Pembalap ARRC 2024 Sempatkan Nikmati Mandalika Sebelum Balapan
- Didampingi Staf Ahli Wapres, Aji Rum Kawal Penuntasan Lahan Pembangunan IAIN Bima
- Inspektorat Audit Investigasi Keuangan Rp32 Miliar PT GNE
- Aktivis Mahasiswa Lombok Timur Desak Dirut RSUD Soedjono Dipecat
Sementara, Plt Kabag Umum Setda Lombok Timur, Ahmad Subhan, mengakui terjadi kendala pengisian BBM kendaraan dinas di SPBU Pancor. Ia pun menyayangkan kondisi tersebut.
“Kita harapkan perhatian dan kerja sama yang baik dari penyedia,” ucap Ahmad.
Ahmad membeberkan, selama ini pembayaran BBM kendaraan dinas di SPBU rata-rata mencapai Rp70-80 juta per bulan.
“Penggunaan sesuai kebutuhan kedinasan dan pembayaran sesuai tagihan, mudah-mudahan pada bulan berikutnya pelayanan bisa lancar,” harapnya.
Selain kendaraan dinas, kelangkaan itu juga dikeluhkan oleh warga sipil. Di mana mereka terpaksa morogoh kocek lebih banyak jika harus membeli BBM eceran. (MKR)
