Lombok Timur (NTBSatu) – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, Abdul Muhid, mengomentari kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pancor yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir.
Ia mengatakan, kelangkaan BBM itu akan berpotensi mengganggu mobilitas maupun kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Di mana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur telah melakukan kerja sama dengan SPBU Pancor terkait pengisian BBM kendaraan dinas.
“Jadi SPBU Pancor ini sifatnya personal, tapi kepentingannya untuk orang banyak. Lalu pertanyaannya, kenapa mengalami stok sedikit atau tidak ada, sedang kenapa SPBU lain selalu terisi? Itu kan menjadi pertanyaan kita saat ini,” kata Abdul, Rabu, 29 Mei 2024.
Ia menegaskan, kondisi kelangkaan BBM yang berlangsung cukup lama itu merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan.
“Pemda Lotim harus memanggil pihak SPBU Pancor, karena ini ada kaitannya mengganggu tugas Pemda Lotim,” ucapnya.
Berita Terkini:
- Turnamen Tenis Rally Rumble 2025 Sukses Digelar, Jadi Momentum Kebangkitan Tenis Lapangan di NTB
- Profil Al-Nassr, Klub Sepak Bola Terbesar di Asia
- Kas NTB Surplus Rp951 Miliar, DJPb Dorong Pemda Percepat Program Prioritas
- Ratusan Calon Jemaah Haji NTB 2025 Gagal Berangkat ke Tanah Suci
- iPhone 17 Masih Misteri, Bocoran iPhone 19 Kejutkan Penggemar
Sementara, Plt Kabag Umum Setda Lombok Timur, Ahmad Subhan, mengakui terjadi kendala pengisian BBM kendaraan dinas di SPBU Pancor. Ia pun menyayangkan kondisi tersebut.
“Kita harapkan perhatian dan kerja sama yang baik dari penyedia,” ucap Ahmad.
Ahmad membeberkan, selama ini pembayaran BBM kendaraan dinas di SPBU rata-rata mencapai Rp70-80 juta per bulan.
“Penggunaan sesuai kebutuhan kedinasan dan pembayaran sesuai tagihan, mudah-mudahan pada bulan berikutnya pelayanan bisa lancar,” harapnya.
Selain kendaraan dinas, kelangkaan itu juga dikeluhkan oleh warga sipil. Di mana mereka terpaksa morogoh kocek lebih banyak jika harus membeli BBM eceran. (MKR)
