Mataram (NTBSatu) – Kasus dugaan skandal perselingkuhan yang melibatkan salah satu pejabat teras Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), menjadi sorotan. Meski sudah ada keputusan pencopotan sementara, tapi tak serta merta membuat mahasiswa puas.
Presiden Mahasiswa (Presma) terpilih, Supriadin memberikan kritik tajam terhadap kinerja tim investigasi dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Ummat. Ia menilai, kinerja tim tersebut lamban dan kurang transparan.
Pencopotan sementara pejabat akibat dugaan menjalin hubungan gelap dengan seorang dosen, berdasarkan keputusan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan PP Muhammadiyah.
Dari informasi yang ia dapatkan melalui Kepala Humas Ummat, Habiburrahman, penonaktifan itu mulai berlaku sejak Sabtu, 18 Januari 2025, untuk mempermudah proses investigasi.
Namun, menurut Supriadin, hingga kini belum ada perkembangan signifikan dari kerja tim investigasi maupun Satgas PPKS.
Bahkan, ia menilai perpanjangan masa kerja hingga 26 Maret 2025 tanpa adanya surat keputusan atau transparansi dari pihak universitas menunjukkan adanya indikasi konflik kepentingan.
“Kami menduga perpanjangan ini tidak murni untuk penyelidikan, tetapi lebih pada kepentingan tertentu. Apa perlu hasil rapat Senat sebelumnya dibuka ke publik agar semuanya jelas?,” tegas Supriadin pada NTBSatu, Senin, 27 Januari 2025.
Skandal yang Menggemparkan
Pejabat teras yang juga menjabat sebagai salah satu pembantu rektor di UMMAT itu, terindikasi menjalin hubungan asmara dengan seorang dosen sejak sebelum ia menduduki jabatan tersebut.
Ironisnya, ia telah memiliki pasangan sah, namun tetap berjanji akan menikahi sang dosen setelah resmi menjabat.
Menurut sumber NTBSatu, oknum tak kunjung menepati janji meski sudah menduduki jabatan Wakil Rektor.
Bahkan, setelah menjabat, ia justru menjalin hubungan baru dengan seorang pegawai perempuan yang lebih muda. Skandal ini mencuat setelah hubungan dengan pegawai muda itu terungkap, memicu reaksi keras dari pihak kampus.
Pada Jumat, 3 Januari 2025, Senat kampus menggelar rapat untuk membahas kasus ini. Dalam rapat tersebut, oknum mengakui perbuatannya, namun secara mengejutkan menolak menerima sanksi. Ia berkilah bahwa perbuatannya bersifat personal dan tidak ada kaitannya dengan institusi.
Meskipun pengakuan ini memperkuat dugaan pelanggaran, hingga kini pihak kampus belum mengambil keputusan tegas. Padahal, perbuatan amoral seperti ini sebagai pelanggaran berat yang mencoreng nama baik institusi.
Presma Desak Transparansi dan Ketegasan
Supriadin mendesak pihak universitas, untuk segera mengungkap hasil investigasi dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku.
Ia menilai ketidakpastian ini berpotensi merusak integritas kampus dan menurunkan kepercayaan publik terhadap Ummat.
“Kasus ini bukan hanya masalah personal, tetapi mencoreng marwah kampus. Universitas harus bersikap transparan dan berani mengambil keputusan,” pungkas Supriadin. (*)
