Hukrim

Jaksa Kembali Panggil Sejumlah Anggota DPRD Terkait Kasus Alsintan Lombok Timur

Mataram (NTB Satu) – Penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Lombok Timur terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi pada kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) tahun 2018.

Bahkan untuk pemanggilan lanjutan juga telah diagendakan terhadap anggota DPRD. “Kami akan segera melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap anggota DPRD setelah sebelumnya kita juga sempat periksa mereka,” kata Kasi Pidsus Kejari Lombok Timur M. Isa Anshori, Kamis 1 Desember 2022.

Pemeriksaan lanjutan tersebut, katanya, dilakukan untuk menguatkan peran dari tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 

Hingga kini, penyidik masih terus melengkapi berkas pemeriksaan saksi dengan tiga orang tersangka.

Proses pemeriksaan terhadap saksi juga terus dilakukan. Selain sejumlah anggota DPRD, pihak usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) yang menyusun daftar calon petani dan calon lokasi (CPCL) untuk penerima di dua kecamatan wilayah Lombok Timur juga terus dilakukan.

IKLAN

“Kami masih fokus untuk pemeriksaan saksi untuk melengkapi berkas perkara tiga orang tersangka,” ujarnya. 

Sementara untuk tambahan tersangka dalam perkara ini, dia mengaku masih belum melakukan upaya tersebut. Karena saat ini masih fokus untuk mendalami peran tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dia khawatir jika buru-buru untuk menetapkan tersangka baru akan berakhir seperti kasus Labuhan Haji yang salah satu tersangkanya divonis bebas.

“Kalau untuk tambahan tersangka normatif saja, jangan sampai terulang seperti tersangka Labuhan Haji yang divonis bebas,” katanya.

Untuk diketahui, dalam kasus ini penyidik telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah mantan anggota DPRD Lombok Timur, berinisial S, mantan Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur berinisial Z, dan AM, eksekutor pembentuk UPJA di dua kecamatan wilayah Lombok Timur.

IKLAN

Sebagai tersangka, ketiganya disangkakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik pun telah mengantongi alat bukti yang menguatkan adanya dugaan tiga tersangka secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Salah satunya, berkaitan dengan kerugian negara hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, senilai Rp3,8 miliar.

Menurut hitungan tim audit, kerugian muncul dari penyaluran alsintan yang tidak sesuai prosedur. Ada dugaan alat pertanian tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dugaan lain, ada sejumlah barang yang dijual dan dibagikan kepada orang yang tidak berhak atau tidak tercantum sebagai penerima bantuan sesuai data CPCL.

Masing-masing tersangka terungkap memiliki peran berbeda. Tersangka S diduga berperan sebagai orang yang menyuruh tersangka AM membentuk UPJA sebagai dasar penerbitan CPCL oleh Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur berinisial Z.

Data CPCL yang diterbitkan Z tidak melalui mekanisme verifikasi. Sehingga UPJA yang dibuat oleh AM atas suruhan S hanya dalam bentuk formalitas. Bantuan alsintan itu berupa traktor roda 4 sebanyak 5 unit, traktor roda dua sebanyak 60 unit, pompa air berdiameter 3 inci sebanyak 121 unit, pompa air irigasi sebanyak 29 unit, dan “handsprayer” sebanyak 250 unit. (MIL)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button