Mataram (NTB Satu) – Ratusan bahkan ribuan buruh dicanangkan akan menggedor pintu DPRD serta Kantor Gubernur NTB untuk menolak kenaikan harga BBM. Hal itu disampaikan oleh Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) NTB, Yustinus Habur setelah pada tanggal 11 Oktober 2022 kemarin, gagal melakukan demo.
“Sebenarnya kami akan turun tanggal 11 Oktober kemarin, tapi gagal karena cuaca hujan. Tapi dalam waktu dekat ini kita akan turun (demo),” ujar Yustinus saat dihubungi oleh NTB Satu, Kamis, 13 Oktober 2022.
Ia mengungkapkan, kenaikan harga BBM ini semakin mencekik kaum pekerja, apalagi diikuti dengan naiknya harga kebutuhan pokok lain.
Selain itu, terang Yustinus, daya beli masyarakat yang saat ini belum mampu menopang laju kenaikan harga bahan pokok karena kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dirasa terlampau kecil. “Dari 2021 ke 2022 itu UMP kita hanya naik cuma berapa ribu,” kata Yustinus menjelaskan kenaikan UMP NTB senilai 1,07 persen, yaitu dari Rp 2.183.833 pada 2021 menjadi Rp 2.207.212 di 2022.
Karena itu, pihaknya mendesak agar kenaikan UMP NTB pada tahun 2023 dinaikkan secara lebih signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
“Pokoknya kita minta naiknya jangan terlalu kecil seperti kemarin, karena kasihan masyarakat,” imbuhnya.
Selain di NTB, beberapa hari terakhir juga diramaikan dengan aksi demo ribuan buruh secara nasional dengan berbagai varian tuntutan lain, seperti menolak Omnibus Law (UU Cipta Kerja); menolak tindakan PHK besar-besaran; reforma agraria, tanah untuk petani; mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga; hingga ancaman mogok kerja nasional. (RZK)
